KALTIMPOST.ID - Windasari masih ingat betul pengalaman itu. Saat menyusuri Delta Mahakam segmen Dusun Sungai Banjar, Desa Sepatin di Kutai Kartanegara untuk sebuah liputan, ia mendapati sesuatu yang terasa ironis. Warga di sana hidup tepat di atas sumber gas dan minyak, namun listrik di rumah mereka justru menyala terbatas, kadang hanya dua sampai tiga jam dalam sehari.
"Mereka harus menunggu jam 6 sore sampai jam 6 pagi baru bisa merasakan listrik," kata mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Mulawarman itu, Jumat (27/6). Pengalaman itu membuka mata Windasari soal makna transisi energi yang sesungguhnya. Bagi mahasiswi yang aktif di Komunitas Jurnalis Warga ini, isu tersebut tidak melulu soal pergantian skala besar dari batu bara ke sumber energi lain.
"Transisi energi berkeadilan itu memperhatikan masyarakat kecil yang ada di tapak atau di lingkaran tambang," ujarnya. Ia menyebut kelompok itu sebagai pihak yang paling terdampak, namun paling jarang dilibatkan dalam perumusan kebijakan.
Windasari menyoroti Kabupaten Kutai Kartanegara, daerah yang menurutnya menggantungkan sebagian besar Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) pada batu bara. Ketergantungan setinggi itu, katanya, membuat pertanyaan soal pekerjaan hijau pengganti menjadi mendesak.
Ia juga menyinggung dampak yang lebih kelam dari aktivitas pertambangan. "Sampai saat ini, di Kaltim ada sekitar 51 anak yang mati di lubang tambang," katanya, meski mengakui angka pastinya perlu dikoreksi lebih lanjut. Bagi Windasari, kenyataan itu menjadi alasan kuat mengapa transisi energi harus segera dijalankan, bukan sekadar wacana.
Petani turut menjadi perhatian Windasari. Ia menyebut banyak warga kehilangan lahan karena dibeli oleh perusahaan tambang, sebuah pola yang menurutnya berulang di sejumlah wilayah Kaltim. Di sisi lain, masyarakat tapak menyimpan pengetahuan lokal yang menurutnya berpotensi menjadi sumber energi alternatif.
"Masyarakat itu punya pemahaman lokal yang bisa kita katakan sebagai energi yang berbasis lokal, energi yang tidak menimbulkan banyak emisi," katanya.
Pengetahuan semacam itu, kata Windasari, jarang dilibatkan dalam perumusan kebijakan energi nasional maupun daerah. Ia menilai proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh pemerintah dan korporasi, sementara suara masyarakat tapak dan kelompok tani cenderung berada di pinggiran.
Soal siapa yang seharusnya dilibatkan, Windasari menyebut komunitas tani, masyarakat tapak, hingga kelompok warga yang konsisten menyuarakan isu lingkungan dan energi. "Kita perlu mengajak komunitas tani dan komunitas lainnya, termasuk komunitas yang bergerak di transisi energi," ujarnya.
Salah satu yang ia sebut adalah Komunitas Susur Gang Samarinda, kelompok yang ia ikuti dan mendorong pengurangan emisi lewat kebiasaan sederhana seperti berjalan kaki sebagai alternatif transportasi.
Windasari juga menyinggung konteks yang lebih luas, yakni komitmen global dalam Perjanjian Paris yang membatasi kenaikan suhu bumi. Menurutnya, ambang batas tersebut sudah terlampaui pada periode 2024 hingga 2025.
"Negara itu didorong untuk tidak melewati ambang batas kenaikan suhu, tapi kita sudah melewatinya," katanya. Bagi Windasari, fakta itu memperkuat alasan mengapa transisi energi bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan yang mendesak untuk segera dijalankan.
Ia menyadari perubahan besar tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan dari atas. Media sosial, menurutnya, menjadi alat yang paling cepat untuk menyebarluaskan ketimpangan yang dialami warga, baik mereka yang tinggal di lingkar tambang batu bara maupun yang hidup di atas ladang minyak dan gas namun justru kekurangan akses listrik.
Baca Juga: Lebih Lapang dan Hangat, Wajah Baru SkyHouse Mercure Samarinda Bikin Betah Nongkrong
"Media sosial itu sesuatu yang cepat untuk menyebarluaskan isu-isu transisi energi," ujar dara berusia 23 tahun itu. Selain media sosial, ia juga menyebut tulisan di media daring sebagai kanal lain yang digunakan komunitasnya untuk mengangkat isu-isu tersebut secara berkelanjutan.
Komunitas Jurnalis Warga, kata Windasari, saat ini sedang menyiapkan agenda audiensi dengan pemerintah. Mereka berencana membawa sejumlah temuan dari lapangan, termasuk kondisi minimnya akses listrik di Delta Mahakam serta upaya petani di Marangkayu yang mencoba memulihkan lahan eks tambang menjadi area pertanian. Menurutnya, proses pemulihan lahan tersebut baru berhasil sekitar enam puluh persen. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo