KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2026 tercatat mencapai US$444,4 miliar atau sekitar Rp8.030 triliun. Nilai tersebut meningkat 2,1 persen secara tahunan (year on year/yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada April 2026 yang sebesar 2,0 persen.
Bank Indonesia (BI) menjelaskan kenaikan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan utang sektor publik yang meliputi pemerintah dan bank sentral. Di sisi lain, utang luar negeri swasta masih mengalami kontraksi meski penurunannya tidak sedalam bulan sebelumnya.
Untuk pemerintah, posisi ULN pada Mei 2026 tercatat sebesar US$217,3 miliar atau tumbuh 3,7 persen secara tahunan.
Baca Juga: Netanyahu Ultimatum Iran: Serang Israel Sekali Lagi, Balasan Akan Jauh Lebih Menghancurkan
Pertumbuhan itu relatif stabil dibandingkan April 2026 dan dipengaruhi oleh masuknya dana melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) internasional, di tengah pembayaran pinjaman luar negeri yang telah jatuh tempo.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan pemerintah tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi seluruh kewajiban pembayaran pokok maupun bunga utang secara tepat waktu. Pengelolaan utang juga dilakukan secara hati-hati, terukur, dan fleksibel agar pembiayaan negara tetap efisien.
Menurut BI, pemanfaatan utang luar negeri pemerintah masih difokuskan untuk membiayai sektor-sektor produktif. Alokasi terbesar digunakan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen.
Diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 20,6 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.
Sebagian besar utang pemerintah merupakan pinjaman jangka panjang. Sementara itu, peningkatan utang Bank Indonesia dipengaruhi bertambahnya kepemilikan investor asing pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai bagian dari kebijakan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Di sisi lain, utang luar negeri swasta pada Mei 2026 tercatat US$195,9 miliar atau masih mengalami kontraksi 0,1 persen secara tahunan. Meski demikian, penurunan tersebut lebih rendah dibandingkan kontraksi 0,5 persen pada April 2026.
Baca Juga: PP Nomor 30 Tahun 2026 Terbit, Biaya Pindah Notaris ke Jakarta Melonjak Jadi Rp500 Juta
Kontraksi terutama terjadi pada kelompok lembaga keuangan, namun mulai menunjukkan perbaikan.
Berdasarkan sektor usaha, porsi terbesar utang swasta berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta sektor pertambangan yang secara keseluruhan mencapai 79,9 persen dari total ULN swasta.
Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia masih berada dalam kondisi sehat. Hal itu tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di level 29,9 persen pada Mei 2026. Selain itu, sekitar 83,9 persen dari total utang luar negeri merupakan pinjaman berjangka panjang.
BI menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam memantau perkembangan utang luar negeri agar tetap terkendali, sekaligus memastikan pembiayaan pembangunan nasional berjalan berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian.
Editor : Uways Alqadrie