KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Pengembangan industri sawit di Kalimantan Timur dinilai tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan pelaku usaha melalui Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) disebut menjadi faktor penting untuk mempercepat transformasi industri sawit yang berkelanjutan.
Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci agar pengembangan sawit tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga mampu memperkuat daya saing daerah. "Kami meyakini bahwa tidak ada satu daerah pun yang mampu membangun industri sawit sendirian. Kolaborasi merupakan kunci dari semuanya," ujar Kepala Bidang Usaha Dinas Perkebunan Kaltim Wilma Kania Febrina.
Menurut Wilma, GAPKI memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan dunia usaha. Organisasi tersebut diharapkan mampu memperkuat advokasi kebijakan, mendorong investasi, memperluas pertukaran informasi, serta mempererat kerja sama antardaerah.
Baca Juga: Sabu 1 Kilogram Diganti Kentang Frozen, Modus Baru Sindikat Narkoba di Kaltim Terbongkar
Di sisi pemerintah, Dinas Perkebunan telah menyiapkan lima arah kebijakan utama pembangunan sawit. Yakni meningkatkan produktivitas kebun, menuntaskan legalitas lahan dan kepastian usaha, menerapkan praktik sawit berkelanjutan, mempercepat hilirisasi, serta mengintegrasikan data dan teknologi.
Selain itu, penguatan kelembagaan petani, percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), pembangunan infrastruktur perkebunan, hingga kemitraan antara perusahaan dan petani juga menjadi fokus pemerintah daerah.
Ia berharap seluruh upaya tersebut dapat menjadikan industri sawit Kaltim tidak hanya kompetitif di pasar global, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Sawit tidak cukup hanya dipanen. Sawit harus dikelola secara profesional, sawit harus dihilirisasi, dan yang paling penting sawit harus mampu menyejahterakan petani serta masyarakat," tegasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo