KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Pemerintah telah merealisasikan Belanja Negara di Kalimantan Timur Rp19,66 triliun hingga akhir Juni 2026. Nilai tersebut setara 49,26 persen dari pagu APBN Rp39,90 triliun. Meski demikian, secara tahunan realisasi belanja masih terkontraksi 13,93 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Belanja Negara tersebut terdiri atas dua komponen utama, yakni Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD). Dari total realisasi tersebut, BPP mencapai Rp9,04 triliun atau 50,70 persen dari pagu, sedangkan TKD telah disalurkan Rp10,61 triliun atau 48,09 persen dari pagu.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Tjahjo Purnomo mengatakan, belanja pemerintah pusat justru masih mencatatkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun lalu. “Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp9,04 triliun atau 50,70 persen dari pagu dan tumbuh 5,88 persen secara tahunan,” tegasnya kepada Kaltimpost.id, Senin (27/7).
Baca Juga: Rahmad Mas'ud Lantik Tiga Pejabat Eselon II, Pemkot Balikpapan Mulai Terapkan Manajemen Talenta
Realisasi itu didominasi belanja modal Rp4,56 triliun atau 48,42 persen dari pagu. Anggaran tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk pembangunan jalan dan jembatan sebagai dukungan terhadap pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain itu, realisasi belanja pegawai mencapai Rp2,99 triliun atau 65,26 persen dari pagu. Adapun belanja barang terealisasi Rp1,48 triliun atau 38,86 persen dari pagu.
Sementara itu, penyaluran TKD mencapai Rp10,61 triliun. Penyaluran tersebut didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) Rp6,10 triliun atau 52,83 persen dari pagu. Kemudian DAK Nonfisik telah tersalur Rp1,34 triliun atau 49,59 persen dari pagu, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2,99 triliun atau 39,82 persen dari pagu, serta Dana Desa Rp171,02 miliar atau 64,33 persen dari pagu. Adapun DAK Fisik baru terealisasi Rp4,73 miliar atau 19,21 persen dari pagu.
Meski penyaluran TKD secara keseluruhan masih terkontraksi 25,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pemerintah tetap mengoptimalkan belanja negara untuk menjaga pembangunan dan perekonomian daerah.
“Realisasi tersebut didominasi oleh belanja modal Rp4,56 triliun atau 48,42 persen dari pagu, yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan guna mendukung infrastruktur IKN,” jelas Tjahjo.
Ia menambahkan, secara keseluruhan kinerja fiskal Bumi Etam hingga akhir Juni 2026 tetap menunjukkan kondisi yang solid. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo