KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Hajatan 10 tahun sekali Badan Pusat Statistik (BPS) yakni Sensus Ekonomi (SE) 2026 dimulai sejak 1 Mei hingga 31 Agustus. Kepala BPS Kaltim Mas’ud Rifai mengimbau masyarakat dan pelaku usaha tidak ragu menerima petugas sensus.
Ia menegaskan pendataan tersebut tidak berkaitan dengan perpajakan, melainkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Masyarakat diharapkan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus.
Sebab, kualitas data yang dihimpun akan menentukan akurasi potret kondisi ekonomi daerah. "Prinsip (petugas) kami tidak boleh berbohong atau mengada-ada. Kalau salah itu memungkinkan, tapi dengan tools yang kami miliki bisa diperbaiki," ujarnya.
Baca Juga: Kaltim Menolak Dianaktirikan: Rudy Mas’ud Boyong Bupati-Wali Kota Pertanyakan Hak DBH ke Kemenkeu
Dikatakan Mas'ud, hasil SE menjadi acuan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Ia mengakui, hingga kini masih ditemukan sebagian masyarakat yang enggan menerima petugas sensus. Namun, jumlahnya terus berkurang dibandingkan pada awal pelaksanaan pendataan.
"Secara umum penolakan semakin ke sini semakin menurun. Tapi karena ini sensus, satu responden yang belum didata pun tetap menjadi tantangan bagi kami," katanya.
Kesalahpahaman masyarakat juga masih terjadi. Menurut Mas'ud, sebagian responden mengira petugas BPS berkaitan dengan pendataan pajak karena waktunya berdekatan dengan kegiatan instansi lain.
Baca Juga: Rutan Samarinda Overkapasitas, Kanwil Ditjenpas Minta CKG Digelar Berkala
"Ada beberapa yang menganggap kami seperti petugas pajak. Padahal sensus tidak terkait dengan pajak. Ini mungkin soal timing, sehingga kami harus lebih banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat," ungkapnya saat dikonfirmasi Selasa (3/8).
Selain mengimbau masyarakat menerima petugas, BPS juga membuka opsi pendataan secara mandiri apabila responden memiliki keterbatasan waktu. Kendati demikian, wawancara langsung tetap menjadi pilihan utama agar informasi yang diperoleh lebih lengkap.
"Kami mengembangkan beberapa cara pendataan. Bisa didata langsung, bisa juga mengisi secara mandiri. Tetapi kami tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik melalui pendataan langsung," jelasnya.
Di lapangan, petugas juga menghadapi beragam tantangan. Di sejumlah daerah, pendataan sempat tertunda karena adanya pergelaran budaya.
Sementara di Mahakam Ulu, petugas kerap tidak menemui warga karena sedang berladang sehingga harus berkoordinasi dengan aparat desa untuk menentukan waktu pendataan.
Mas'ud berharap masyarakat tidak ragu menerima kedatangan petugas BPS dan menyampaikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. "Semakin baik data yang diberikan masyarakat, semakin baik pula dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi," pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo