KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN — Laju kenaikan harga di Balikpapan mulai kehilangan tenaga. Setelah menghadapi tekanan harga dalam beberapa bulan terakhir, inflasi pada Juli 2026 tercatat 0,25 persen secara bulanan.
Angka ini menunjukkan tekanan harga yang mulai mereda, meski sejumlah kebutuhan masyarakat masih mengalami kenaikan.
"Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Juli 2026 masih mencatat inflasi, tetapi lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya," ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan Robi Ariadi.
Kondisi tersebut menurut Robi, menjadi sinyal bahwa berbagai langkah pengendalian harga yang dilakukan pemerintah daerah bersama BI mulai memberikan dampak. Stabilitas pasokan dan distribusi menjadi salah satu faktor yang membuat pergerakan harga lebih terkendali.
Baca Juga: Perwali Jam Edar Bakal Diterbitkan, "Raksasa Jalanan" yang Melanggar Diancam Denda Rp 5 Juta
“Perkembangan IHK Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara pada Juli 2026 meski tetap mencatatkan inflasi, namun melandai dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” lanjutnya.
Di Balikpapan, inflasi tahunan tercatat 3,06 persen. Angka tersebut memang masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di 2,88 persen, tetapi masih lebih rendah dibandingkan inflasi tahunan gabungan empat kota di Kalimantan Timur yang mencapai 3,31 persen.
Sementara PPU mencatat inflasi tahunan 2,34 persen. Dengan demikian, kedua wilayah masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2026 sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen.
Robi menjelaskan, melandainya inflasi tidak terlepas dari semakin lancarnya pasokan dan distribusi sejumlah komoditas pangan strategis. Ketersediaan stok juga relatif terjaga, sehingga kenaikan permintaan masyarakat tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi kenaikan harga.
Baca Juga: Hasil Investigasi Keracunan MBG Bontang, Bakteri Patogen Ditemukan pada Ayam Serundeng dan Gulai
Upaya stabilisasi dilakukan melalui berbagai instrumen. Sepanjang Juli, TPID Balikpapan dan PPU terus melakukan pemantauan harga serta menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah dan operasi pasar.
"Khusus Balikpapan, GPM digelar di 34 kelurahan mulai 20 Juli hingga 17 Agustus 2026. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau," sebutnya.
Di sisi lain, BI bersama pemerintah daerah juga mulai memperkuat sisi produksi. Salah satunya melalui workshop TANI CAMP 2026 yang mendorong penerapan growth agricultural practice atau GAP untuk meningkatkan produktivitas pangan.
“Ke depan, KPwBI Balikpapan bersama dengan TPID Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengupayakan agar inflasi pada tahun 2026 di kedua wilayah dapat tetap berada dalam sasaran inflasi nasional,” ujar Robi.
Namun, tantangan belum sepenuhnya hilang. Tekanan harga energi global masih menjadi perhatian, sementara memasuki triwulan III terdapat risiko musim kemarau dan potensi dampak El Nino terhadap produksi pangan.
Karena itu, pengendalian inflasi tidak hanya akan bertumpu pada operasi pasar ketika harga naik. Penguatan pasokan, produksi lokal, distribusi dan ketahanan pangan menjadi pekerjaan yang harus berjalan bersamaan agar tekanan harga tidak kembali membesar. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo