KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menunjukkan geliat pada awal 2026. Perbaikan terlihat dari penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pemerintah yang meski masih tertekan, kontraksinya mulai menyempit.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim Jajang Hermawan mengatakan, DPK pemerintah pada Triwulan I-2026 terkontraksi 33,33 persen secara tahunan (yoy). Angka tersebut membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi 36,89 persen.
Perbaikan terutama terjadi pada simpanan dalam bentuk giro. Kontraksi giro pemerintah tercatat 34,27 persen yoy, lebih baik dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 40,77 persen.
Baca Juga: Pemkab Kutai Barat Percepat Pembangunan Listrik Desa, 19 Kampung Masuk Alokasi 2026
“Perkembangan tersebut terutama didorong oleh perbaikan pada komponen giro yang mencatat kontraksi lebih rendah,” kata Jajang.
Di sisi lain, tabungan dan deposito pemerintah mengalami penyesuaian dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut berjalan beriringan dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah daerah pada periode laporan.
Disampaikan Jajang, peningkatan belanja turut terlihat dari pelaksanaan sejumlah program prioritas daerah. Salah satunya bantuan pendidikan melalui Program Gratispol.
Pergerakan tersebut menunjukkan anggaran pemerintah mulai memainkan peran lebih besar dalam menopang aktivitas ekonomi daerah. Belanja pemerintah menjadi salah satu instrumen untuk menjaga perputaran ekonomi, terutama ketika sektor lainnya menghadapi tekanan.
Baca Juga: Jangan Abaikan Nyeri Menelan, Ini 8 Gejala Radang Tenggorokan Parah yang Wajib Diwaspadai
Dari sisi struktur, simpanan pemerintah di perbankan Kaltim masih sangat bertumpu pada giro. Porsinya mencapai 84,19 persen dari total DPK pemerintah. Dominasi giro tersebut tidak lepas dari karakteristik pengelolaan keuangan pemerintah yang membutuhkan dana siap digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja dan pembangunan.
“Struktur ini mencerminkan karakteristik pengelolaan kas pemerintah yang berfokus pada kebutuhan likuiditas untuk mendukung pelaksanaan belanja dan program pembangunan daerah,” tutup Jajang. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo