KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Dalam perspektif ekonomi, keberadaan destinasi wisata memiliki rantai manfaat yang cukup panjang. Ketika wisatawan masuk ke kawasan konservasi, pengeluaran mereka tidak hanya masuk kepada pengelola destinasi.
Ada pula pemandu, pengemudi, hotel, restoran, UMKM, penyedia suvenir, biro perjalanan, hingga berbagai jasa pendukung yang mendapatkan manfaat.
Karena itu, kepastian operasional destinasi menjadi bagian penting dari iklim usaha pariwisata. Joko Purwanto, Owner Trans Borneo Adventure Tours & Travel juga melihat wisatawan yang dikelola secara terbatas sebenarnya dapat memberikan manfaat bagi kawasan konservasi.
Menurutnya, wisatawan yang datang melalui jalur resmi dan dengan jumlah terbatas dapat membantu pengawasan sekaligus memberikan manfaat ekonomi. “Wisatawan itu kan tidak merusak kalau wisatawan yang limited edition, yang betul-betul menjaga lingkungan hidup,” ujarnya.
Baca Juga: Taman Nasional Kutai Tutup Mendadak Berbulan-bulan, Travel Agent Terancam Rugi
Ia menambahkan, keberadaan wisatawan juga dapat membantu meningkatkan pengawasan karena aktivitas orang yang masuk ke kawasan menjadi lebih mudah terpantau.
“Kita bisa sama-sama menjaga. Yang kedua bisa saling mengawasi dan mengetahui kalau ada orang masuk ke hutan, merambah hutan juga bisa ketahuan,” katanya.
Dampak penutupan tersebut salah satunya terlihat dari pergeseran minat wisatawan ke Kalimantan Tengah, khususnya Taman Nasional Tanjung Puting. Joko mengatakan wisatawan yang gagal mendapatkan akses ke Taman Nasional Kutai pada akhirnya memiliki alternatif lain di Kalimantan.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kalimantan Timur. Dengan potensi Taman Nasional Kutai sebagai destinasi alam, pengelolaan kawasan tidak hanya perlu mempertimbangkan aspek konservasi, tetapi juga komunikasi dengan industri pariwisata.
Baca Juga: Bukan Cuma Buat Belanja, Mal di Balikpapan Disulap Jadi Sentra Ekraf Lokal
Joko mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak terkait, termasuk kepala dinas di tingkat provinsi, agar ada koordinasi dan kejelasan mengenai status destinasi.
“Saya sudah lapor juga kepala dinas, provinsi, untuk mengkoordinasikan. Jangan dibiarkan hari ini berlarut-larut,” tegasnya.
Menurutnya, kejelasan informasi akan membantu biro perjalanan menentukan apakah suatu destinasi masih dapat dipasarkan atau harus dihentikan sementara dari paket wisata.
"Semua itu dapat berjalan bersamaan apabila terdapat tata kelola, pembatasan kunjungan, serta komunikasi yang baik antara pengelola kawasan dan pelaku industri," tegasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo