KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) menjadi momentum bagi dunia usaha untuk kembali menagih kepastian kebijakan fiskal, khususnya terkait dana transfer ke daerah. Kepastian tersebut dinilai penting karena kelancaran belanja pemerintah turut menentukan perputaran ekonomi di daerah.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Samarinda Aris Nur Huda mengatakan, persoalan dana bagi hasil (DBH) dan transfer daerah menjadi salah satu hal yang paling ditunggu pengusaha dari kepemimpinan Suahasil Nazara sebagai Menkeu baru.
“Harapannya di menteri yang baru ini enggak ada lagi hal-hal yang begitu. Sudah clear semua itu di undang-undangnya, tinggal dibagi,” kata Aris.
Menurut dia, dana transfer yang tidak tersalurkan dapat memberikan dampak lebih luas karena belanja pemerintah memiliki porsi besar dalam aktivitas ekonomi. Ketika belanja tersebut tersendat, efeknya tidak berhenti pada pemerintah daerah.
Baca Juga: Menanti Efek Menteri Keuangan Baru, Suahasil Nazara
“Negara ini kan belanja pemerintah yang paling besar. Kalau itu juga terhambat, ada ratusan kabupaten dan kota yang terhambat,” ujarnya.
Aris berharap persoalan yang selama ini menjadi hambatan dapat segera diselesaikan. Ia menilai kepastian tersebut penting agar pemerintah daerah dapat menjalankan program dan belanja yang telah direncanakan.
“Kalau itu bisa dibereskan, persoalan terkait pemerintah kabupaten, kota, hingga provinsi itu dibereskan,” katanya.
Ia juga menilai pergantian Menkeu perlu diikuti kesinambungan sekaligus perbaikan dalam implementasi kebijakan. Sebab, menurutnya, dunia usaha tidak hanya membutuhkan perubahan sosok di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga kepastian bahwa kebijakan dapat berjalan di lapangan.
Baca Juga: Bukan Cuma Ganti Figur, Pengusaha Hotel Balikpapan Tagih Dampak Nyata Menkeu Baru
“Kalau dia ganti nama saja, orangnya ganti orang saja tapi kebijakannya sama ya sama saja. Berharap bisa ada kebijakan baru,” tegas Aris. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo