KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Akses pembiayaan bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi pelaku usaha. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Samarinda Aris Nur Huda menilai, kredit akan sulit mendorong ekspansi bisnis apabila aktivitas produksi dan distribusi masih tersendat.
Ia menyoroti kondisi sejumlah pengusaha yang telah memiliki pembiayaan maupun aset usaha, tetapi kesulitan mengoptimalkannya karena aktivitas sektor terkait belum berjalan normal. “Sekarang orang mau pinjam uang, mau buat apa uangnya?” kata Aris.
Menurut dia, persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan kepastian aktivitas usaha. Ketika produksi terhambat, dampaknya merembet kepada berbagai sektor pendukung. “Dampaknya sistemik,” sebut dia.
Baca Juga: HIPMI Samarinda Dorong Menkeu Baru Bereskan Dana Transfer Daerah
Aris mencontohkan sektor pertambangan yang memiliki rantai usaha panjang. Ketika aktivitas pertambangan terganggu, pengusaha kapal, penyedia bahan bakar hingga tenaga kerja ikut merasakan dampaknya.
“Dampak turunannya ke pengusaha-pengusaha kapal, ke pengusaha-pengusaha minyak, tenaga kerja macam-macam,” jelasnya.
Di sisi pembiayaan UMKM, Aris menilai program pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu pelaku usaha meningkatkan skala bisnis.
“Kalau untuk pengusaha semula atau yang mau meningkatkan usaha dari mikro ke usaha kecil, ke menengah, Rp100 juta itu cukuplah,” katanya.
Baca Juga: Menanti Efek Menteri Keuangan Baru, Suahasil Nazara
Namun, ia menekankan pembiayaan saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu memastikan aktivitas usaha memiliki ruang untuk bergerak. Aris turut menyinggung persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di sektor pertambangan yang dinilainya berdampak terhadap rantai usaha.
Meski bukan kewenangan langsung Kementerian Keuangan, persoalan tersebut menurutnya tetap memiliki konsekuensi terhadap aktivitas ekonomi dan penerimaan negara.
“Kalau ada yang berutang pajak, ada yang berutang kewajiban reklamasi, mungkin boleh ditahan. Tapi hal-hal yang sudah terbukti harusnya cepat dijalankan, enggak usah ditahan-tahan lagi,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Aris berharap pemerintahan baru tidak hanya berfokus pada kebijakan pembiayaan, tetapi juga memastikan roda usaha dapat kembali berjalan. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo