KALTIMPOST.ID-Usaha kecil dan menengah (UKM) mulai mengambil peran lebih besar dalam ekosistem ekspor Kaltim.
Meski kontribusinya belum sebesar sektor pertambangan, perkembangan sektor nonpertambangan menunjukkan adanya pergerakan dalam struktur perdagangan daerah.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (DPPKUKM) Kaltim Ali Wardana mengatakan, perkembangan tersebut perlu dilihat secara sektoral.
Sebab, jika hanya menggunakan gambaran makro, kontribusi sektor yang lebih kecil sulit terlihat karena besarnya dominasi pertambangan.
Baca Juga: Divonis 12 Tahun Penjara, Terdakwa Kekerasan Seksual Anak Dikejar Keluarga Korban di PN Balikpapan
“Kalau kita lihat dari sisi makro, maka tidak akan terlihat pergerakan yang sumbangsihnya kecil. Memang dominan Kaltim ini adalah sektor pertambangan,” ujar Ali, Rabu (23/9).
Dia menjelaskan, sektor pertambangan sebelumnya menyumbang sekitar 80 persen terhadap ekspor nonmigas Kaltim. Sementara sektor lain, mulai perikanan, perkebunan hingga UKM, memiliki porsi relatif kecil.
Namun, ketika data diurai berdasarkan sektor, kontribusi di luar pertambangan mulai menunjukkan peningkatan.
Salah satunya terlihat dari kelompok usaha yang sebelumnya berkontribusi di bawah 10 persen dan kini mencapai sekitar 13 persen.
Menurut Ali, peningkatan tersebut menjadi indikasi berkembangnya sektor nonpertambangan, termasuk UKM.
“Bagi sektor yang tadi disebut, salah satunya UKM, itu luar biasa perubahannya. Artinya ada upaya yang dilakukan,” katanya.
Kendati demikian, mengubah struktur ekonomi Kaltim dinilai membutuhkan waktu panjang.
Baca Juga: Penataan Guru di Kaltim Disorot PGRI, Jangan Sampai Mengajar di Luar Kompetensi
Pertambangan masih menjadi sektor unggulan sehingga pemerintah perlu menyiapkan peta jalan untuk memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi alternatif.
Keuntungan dari sektor unggulan saat ini, menurut Ali, perlu dimanfaatkan untuk investasi pada sektor lain sebagai antisipasi ketika cadangan komoditas pertambangan berkurang.
“Mengubah sektor utama ekonomi kita itu tidak bisa cepat. Kita harus punya roadmap jangka panjang dari keunggulan kita ini, seberapa lama targetnya. Keuntungannya harus segera kita simpan untuk investasi, mengantisipasi jika masanya ini habis,” jelasnya.
Pemprov juga perlu menentukan sektor prioritas agar sumber daya dapat diarahkan secara lebih fokus. Pembentukan satuan tugas menjadi salah satu upaya menghimpun gagasan dari berbagai pihak, termasuk akademisi.
“Pemerintah harus mempunyai prioritas. Yang mana dulu mau kita kerjakan, kita keroyok dengan sumber daya yang ada. Makanya adanya satgas ini untuk membantu sumbangsih pemikiran,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.