KALTIMPOST.ID - DPC Real Estate Indonesia (REI) Balikpapan di bawah kepemimpinan Andi Kalaru bergerak cepat mendorong para pengembang perumahan untuk terus aktif membuka proyek baru, sekaligus memperkuat pemenuhan rumah bersubsidi bagi masyarakat.
Memasuki masa bakti kepengurusan periode 2026-2029, Andi Kalaru menegaskan komitmennya untuk menggairahkan kembali iklim investasi properti lokal di tengah berbagai tantangan industri. Saat ini, tercatat ada sekitar 30-an anggota REI Balikpapan yang aktif menjalankan proyek, diiringi minat sejumlah pengusaha baru yang mulai masuk ke sektor perumahan.
"Bagaimana pengembang perumahan ini bisa terus aktif. Yang sudah mau habis, saya dorong ayo buka lagi, bikin lagi," tegas Andi saat memaparkan arah program kerjanya. Ia menyoroti arah perkembangan kawasan pemukiman yang kian pesat bergerak ke wilayah Balikpapan utara. Sejumlah pengembang mulai membuka lahan baru di kawasan tersebut guna menangkap kebutuhan hunian yang meningkat.
Namun, ketersediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menjadi pekerjaan rumah yang menuntut perhatian serius. Dari sekitar 35 pengembang yang terdata, baru empat pengembang rumah subsidi yang bergabung di bawah naungan REI Balikpapan.
Baca Juga: Kisah Andi Kalaru Merawat Warisan Keluarga, Jual Kehidupan Bukan Sekadar Rumah
Guna menjawab ketimpangan tersebut, Andi Kalaru melalui perusahaannya, Rachmat Group Land, turut menyiapkan pembangunan kawasan perumahan bersubsidi secara mandiri. Lahan seluas dua hektare telah disiapkan dengan target pembangunan berkisar 150 unit rumah.
"Kita mendorong agar program pemerintah untuk menghadirkan rumah subsidi, yang layak huni, nyaman, aman dan mengurangi kawasan kumuh tersebut terus berjalan," jelas Andi.
Selain mengejar target kuantitas fisik bangunan, ia mengingatkan seluruh pengembang agar tidak abai terhadap aspek legalitas. Ketepatan perizinan, penerbitan sertifikat, hingga proses serah terima unit menjadi fondasi krusial yang menentukan citra seluruh pelaku usaha properti.
"Jangan sampai konsumen akhirnya kecewa. Kalau perizinan itu sudah, saat kita buka perumahan pastikan perizinan sudah sesuai," pesannya. Menurutnya, satu kasus proyek perumahan yang bermasalah dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem pengembang secara luas. Oleh sebab itu, integritas legalitas menjadi harga mati yang wajib dijaga setiap anggota asosiasi.
Baca Juga: Bantu Stok Darah Medis, Insan Pegadaian dan Warga Balikpapan Kompak Donor Darah
"Jadi saat berbicara tentang pertumbuhan sektor properti, tidak hanya berbicara mengenai berapa banyak rumah yang dibangun. Tapi, mengenai bagaimana industri tersebut tetap dipercaya," imbuh wanita yang juga tengah menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia tersebut. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo