KALTIMPOST.ID - Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU) mencatatkan prestasi dalam Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026. Keduanya dinilai berhasil menjaga ketahanan pangan serta memacu transaksi digital.
Panggung megah Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) yang berpadu dengan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 di Jakarta menjadi panggung kebanggaan bagi Kaltim. Dua daerah yang bertetangga erat di pesisir Selat Makassar, Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU), menorehkan prestasi membanggakan pada ajang bergengsi tingkat nasional.
Dalam Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026, Balikpapan sukses mengunci posisi peringkat III terbaik tingkat kota dan kabupaten se-Kalimantan. Sementara itu, PPU tampil gemilang dengan merebut peringkat II kategori kabupaten di wilayah yang sama.
Baca Juga: Siasat Bertahan Pengembang Properti, Harga Material Naik 20 Persen, Pilih Tahan Harga Rumah
Tak hanya piawai memacu transaksi digital, Kota Minyak juga membuktikan ketangguhannya dalam mengendalikan gejolak harga pangan di pasar tradisional. Pada ajang TPID Award 2026, Balikpapan berhasil meraih Juara II kategori kabupaten/kota berkinerja terbaik se-Kalimantan, menyisihkan belasan daerah lain penyusun Indeks Harga Konsumen.
Di balik piala penghargaan tersebut, tersimpan komitmen panjang memantau pasokan cabai, beras, hingga bawang yang menyeberangi lautan menuju Balikpapan. Ketergantungan pasokan dari luar daerah menuntut sinergi tanpa henti antara pengambil kebijakan, pedagang pasar, hingga distributor logistik.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah daerah yang tiada lelah turun ke lapangan. Langkah nyata di pasar rakyat inilah yang membuktikan bahwa koordinasi teknis berdampak langsung pada isi dompet masyarakat kecil.
“Apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara atas komitmen dan kerja keras yang telah ditunjukkan dalam menjaga terkendalinya inflasi daerah serta mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah,” ujar Robi.
Baca Juga: Perkuat Pasokan Listrik Long Iram, PLN Datangkan Mesin Pembangkit Tambahan
Upaya menahan gejolak harga dilakukan secara terukur melalui formula empat pilar utama atau strategi 4K. Keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga komunikasi publik yang transparan terus digencarkan sepanjang waktu.
Selain urusan dapur dan harga sembako, denyut transformasi juga bergerak cepat di loket-loket pelayanan publik. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tidak lagi sekadar wacana teknokratis di atas kertas kerja, melainkan hadir nyata dalam kemudahan warga membayar retribusi dan pajak daerah.
Penerapan kanal nontunai kini terbentang luas, mulai dari pembayaran berbasis kode batang QRIS di pasar tradisional hingga sistem pembayaran digital terpadu di kantor pemerintahan. Pendapatan asli daerah pun terdongkrak naik seiring menyusutnya kebocoran anggaran.
“Capaian kedua daerah tersebut menunjukkan berlanjutnya upaya pemerintah daerah dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi pemerintahan serta membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital di tingkat daerah,” ungkap Robi.
Dia menambahkan, pembaruan tata kelola keuangan daerah harus diarahkan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Transparansi aliran dana pemerintah daerah dinilai mampu membangun kepercayaan publik yang semakin kukuh. “Melalui ETPD, transaksi pemerintah daerah diharapkan dapat berlangsung secara lebih efisien, transparan dan akuntabel,” harap Robi.
Menjaga stabilitas harga di wilayah Kalimantan Timur bukanlah pekerjaan yang mudah dibalik meja kantor. Letak geografis yang sangat bergantung pada pasokan pangan asal Pulau Jawa dan Sulawesi kerap diuji oleh gelombang tinggi serta kendala armada penyeberangan.
Baca Juga: Daya Beli Menurun, UMKM Balikpapan Tetap Didorong Naik Kelas dan Penuhi Standar SNI
Ketika cuaca buruk membayangi perairan, TPID Balikpapan segera bergerak mengamankan pasokan cadangan dan memantau jalur logistik. Operasi pasar murah dan gerakan pangan murah digelar bergantian di perkampungan padat penduduk demi meredam kepanikan warga.
Upaya keras itu terbukti membuahkan hasil nyata sepanjang tahun 2025. Inflasi tahunan Balikpapan berhasil dijinakkan pada angka 2,71 persen, berada tepat di dalam koridor target nasional 2,5 plus minus 1 persen.
Prestasi ini menyisihkan 19 kabupaten dan kota di Kalimantan dalam ajang TPID Award 2026 menjadi bukti ketangguhan mitigasi risiko tersebut. Tarakan memang berada di pucuk juara pertama, namun Balikpapan membuktikan konsistensi performanya di atas Pontianak yang menempati peringkat ketiga.
Bagi Robi, piala dan piagam penghargaan dari ibu kota negara bukanlah tujuan akhir dari sebuah kebijakan publik. Esensi utama dari seluruh ikhtiar ekonomi ini adalah terjaganya senyum para ibu rumah tangga saat berbelanja di pasar subuh.
Baca Juga: Dishub Kukar Target Pemasangan 4.000 LPJU Rampung Oktober
Ketika harga pangan stabil, daya beli keluarga berpenghasilan rendah tidak tergerus oleh lonjakan harga harian. Pada saat yang sama, layanan birokrasi digital memastikan warga mendapatkan pelayanan cepat tanpa harus berbelit-belit dalam antrean tunai.
“Keberhasilan pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah pada akhirnya diharapkan memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat melalui terjaganya daya beli, semakin kuatnya ketahanan pangan, meningkatnya efisiensi pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi PAD, serta semakin mudah dan inklusifnya akses masyarakat terhadap layanan pemerintah,” pungkas Robi. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo