KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Sektor perhotelan dan restoran terus membuktikan peran strategisnya sebagai salah satu penopang utama perekonomian di Kota Tepian. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun berkomitmen memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha di tengah dinamika tren penurunan okupansi perhotelan.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun saat menghadiri pelantikan dan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Samarinda periode 2026-2031 di Hotel Five Premier Samarinda, Rabu (7/10).
Dalam pelantikan tersebut, Leny Marlina kembali dipercaya memimpin BPC PHRI Samarinda untuk masa bakti lima tahun ke depan bersama jajaran pengurus baru.
Baca Juga: Misteri Kematian Guru di Borneo Bay Balikpapan, Polisi Temukan Surat Wasiat
Andi Harun menegaskan, kehadiran pemerintah daerah secara langsung pada agenda ini menjadi bentuk pengakuan konkret atas besarnya kontribusi industri hospitality terhadap kemajuan daerah.
"Kontribusi PHRI itu sangat besar, baik di tingkat kabupaten dan kota khususnya di Samarinda maupun Kalimantan Timur. Kontribusinya tidak saja terhadap pendataan asli daerah (PAD), tetapi juga meningkatkan citra kota melalui bertambahnya fasilitas hotel dan restoran yang semakin baik," ujarnya, Rabu, (7/10).
Selain mendongkrak PAD, industri perhotelan dan restoran juga berperan vital dalam menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Sektor ini pun secara konsisten merangkul produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta industri kreatif lokal.
"Dukungan terhadap UMKM sangat nyata, tadi ada produk pengusaha sabun lokal dan banyak lagi produk ekonomi kreatif yang berhasil masuk ke hotel. Makanya saya datang langsung untuk memberi pesan betapa pentingnya peran PHRI ini," lanjutnya.
Baca Juga: Lapor Kasus di SPKT Polda Kaltim, Kini Warga Bebas Beri Nilai Kinerja Petugas
Sebagai bukti konkret, Andi Harun memaparkan bahwa kontribusi sektor perhotelan dan restoran terhadap PAD Kota Samarinda pada 2025 lalu berhasil menembus angka lebih dari Rp 209,8 miliar.
Sebagai timbal balik atas kontribusi besar tersebut, Pemkot Samarinda memastikan akan mempermudah para pengusaha perhotelan. Pemerintah akan mengawal perizinan hingga tuntas.
"Apa yang bisa kami berikan? Beri kemudahan perizinannya, bantu jika mereka mengalami kendala teknis soal Sertifikat Laik Fungsi (SLF) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kami juga jaga kamtibmas bersama agar pendatang betah di Samarinda," tegasnya.
Kendati demikian, orang nomor satu di Pemkot Samarinda ini tidak menampik adanya tantangan perlambatan bisnis pada tahun berjalan 2026. Tren okupansi di kota-kota berbasis jasa saat ini memang cenderung mengalami penurunan imbas kebijakan efisiensi ekonomi secara luas.
"Kecenderungan tahun ini okupansi memang menurun di kota jasa karena efisiensi ekonomi. Hingga September 2026 perolehannya berada di angka Rp 166,9 miliar, dan kita masih ada sisa waktu tiga bulan," bebernya.
Meski menghadapi tren penurunan dibandingkan capaian pada 2025 lalu, ia menilai performa perhotelan di Samarinda sejauh ini masih relatif stabil dan kuat.
"Mudah-mudahan penurunannya tidak terlalu jauh, tetapi angka saat ini sebetulnya sudah sangat bagus jika melihat situasi efisiensi sekarang. Sukses terus untuk PHRI, semoga hotel dan restoran kita semakin tumbuh dan berkembang," pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo