KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Hutan Kaltim menyimpan nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar kemampuan menyerap karbon. Jasa ekosistem seperti pengaturan tata air dan perlindungan tanah dinilai perlu mulai dihitung agar dapat menjadi sumber nilai ekonomi sekaligus memperkuat upaya perlindungan hutan.
Dikatakan Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim Daddy Ruhiyat, selama ini perhatian terhadap pembiayaan iklim banyak diarahkan pada karbon. Padahal, hutan memberikan berbagai jasa lingkungan yang manfaatnya tidak kalah penting.
“Tidak saja memperhatikan hal-hal yang bertalian dengan karbon, tetapi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya itu non-karbon,” ungkapnya. Menurut dia, jasa hutan dalam mengatur tata air, melindungi tanah hingga menghasilkan oksigen belum sepenuhnya dikuantifikasikan.
Baca Juga: Penyelundupan 2 Kilogram Sabu Jalur Darat Terbongkar di Kutim, Dibungkus Teh
Padahal, nilai dari jasa tersebut berpotensi besar jika dikembangkan melalui riset dan pengembangan model ekonomi yang tepat. “Banyak jasa-jasa hutan yang sampai hari ini belum dapat dikuantifikasikan. Padahal nilainya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai karbonnya,” ujarnya.
Penghitungan tersebut dinilai penting bukan semata-mata untuk mendapatkan nilai ekonomi baru. Dengan mengetahui nilai jasa ekosistem, masyarakat yang selama ini berada di sekitar dan menjaga kawasan hutan juga berpeluang mendapatkan manfaat yang lebih besar.
Daddy menilai pengembangan nilai non-karbon dapat menjadi instrumen tambahan untuk memperkuat perlindungan hutan. Ketika manfaat ekonomi dari ekosistem semakin jelas, insentif untuk mempertahankan keberlanjutan hutan juga dapat meningkat.
Di sisi lain, tantangan pembangunan rendah emisi Kaltim tidak hanya berkaitan dengan pendanaan. Menurut Daddy, kebijakan dan literasi masyarakat mengenai perubahan iklim juga masih perlu diperkuat secara berkelanjutan.
Baca Juga: Ditinggal Sendiri ke Luar Kota, Pria di Balikpapan Ditemukan Meninggal di Kamar
“Sehingga hal-hal yang terkait dengan program pembangunan rendah emisi atau pengurangan emisi itu sangat memerlukan sosialisasi yang terus-menerus,” tuturnya.
Kondisi tersebut menjadi penting karena sebagian masyarakat desa berada di lokasi yang terpencar dan tidak selalu mudah memperoleh informasi secara berkesinambungan. Penguatan pemahaman menjadi modal agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi ikut menjaga keberlanjutan ekosistem.
Bagi Kaltim, pengembangan nilai non-karbon sekaligus membuka ruang agar perlindungan hutan tidak hanya bergantung pada satu jenis skema pembiayaan. Jasa ekosistem dapat menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjaga hutan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo