KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Balikpapan bersama pemerintah daerah menyiapkan 23 kali kegiatan stabilisasi harga pangan di Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU) sepanjang triwulan IV 2026.
Langkah ini ditempuh untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok setelah inflasi kumulatif sepanjang Januari hingga September 2026 tercatat mencapai 4,11 persen.
Program tersebut menjadi bagian dari implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS), yang pelaksanaannya ditandai dengan kick off di Kabupaten PPU pada Kamis, 8 Oktober 2026. Program ini direncanakan mencakup Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah (PM), dan Operasi Pasar (OP) hingga akhir tahun.
Berdasarkan keterangan KPw BI Balikpapan, dari total 23 kegiatan yang direncanakan, sebanyak 10 kegiatan akan dilaksanakan di Kota Balikpapan dan 13 kegiatan di Kabupaten PPU.
Baca Juga: BI Balikpapan Salurkan Peralatan Karhutla untuk PPU dan Paser, Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi El Nino
Kegiatan stabilisasi harga tersebut akan diperluas ke hampir seluruh kecamatan di kedua wilayah. "Pelaksanaannya melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan dukungan distributor utama, Perum Bulog, dan Pertamina Patra Niaga," sebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi.
Dirinya berujar, penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Upaya pengendalian inflasi tersebut juga disinergikan dengan peningkatan produksi pangan lokal agar ketersediaan pasokan tetap terjaga.
“Sinergi yang semakin menguat ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat ketahanan daerah dalam penanganan karhutla, pengendalian inflasi pangan, dan peningkatan literasi masyarakat secara berkelanjutan,” timpalnya.
Dalam pelaksanaannya, program stabilisasi harga akan memprioritaskan komoditas yang harganya telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Komoditas strategis lain yang ditetapkan TPID juga akan menjadi perhatian.
Baca Juga: Kisah Kedaulatan Pangan Berbasis Wakaf Hijau di Negeri Tambang
Melalui skema tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh kebutuhan pangan strategis dengan harga lebih terjangkau. Perluasan lokasi kegiatan juga diarahkan untuk meningkatkan jangkauan intervensi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat perdagangan.
Pemanfaatan data kerawanan pangan menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan intervensi stabilisasi harga. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya memastikan program menjangkau wilayah terpencil dan tepat sasaran.
Di sisi lain, pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui intervensi harga di pasar. KPwBI Balikpapan bersama TPID juga memperkuat produksi pangan melalui tindak lanjut program Tani Camp 2026 di Kota Balikpapan, Kabupaten PPU, dan Kabupaten Paser.
Program tersebut mencakup penguatan kapasitas budidaya pertanian dan peternakan, pemanfaatan pekarangan rumah serta sekolah untuk pertanian perkotaan atau urban farming, dan penerapan teknik budidaya dengan memanfaatkan bahan organik.
"Hasil pemantauan di Balikpapan dan PPU menunjukkan tanaman cabai, tomat, dan terong yang dikelola oleh tim penggerak PKK, sekolah terpilih, serta kelompok tani peserta Tani Camp tumbuh dengan baik. Sejumlah tanaman bahkan telah memasuki fase berbuah," ungkapnya.
KPwBI Balikpapan mendukung kegiatan tersebut melalui pendampingan tenaga ahli, workshop, serta fasilitasi perlengkapan budidaya pertanian dan peternakan. Pengembangan produksi pangan skala rumah tangga dan komunitas diharapkan dapat membantu memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus mengurangi tekanan terhadap pasokan.
Baca Juga: Manjakan Warga, BSB PlayHub Hadir di BSBXperience by The Bay, Usung Konsep Eat, Play, Repeat
Sementara itu, pemantauan Tani Camp di Kabupaten Paser memperlihatkan perkembangan pada usaha peternakan ayam petelur yang mulai menerapkan penggunaan pakan mandiri. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha di tengah keterbatasan bahan baku pakan, khususnya jagung.
Pemerintah daerah melalui OPD terkait terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendukung akses pasokan jagung, termasuk melalui pemanfaatan jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada panen mendatang. Ketersediaan bahan baku tersebut diharapkan membantu menjaga keberlanjutan usaha peternakan dan pasokan pangan.
"Berbagai langkah itu dilakukan untuk mendukung sasaran inflasi 2026 sebesar 2,5 persen dengan deviasi plus-minus 1 persen, atau dalam kisaran 1,5–3,5 persen secara tahunan. Dengan inflasi kumulatif Januari–September yang telah mencapai 4,11 persen, penguatan pasokan dan ketepatan intervensi harga menjadi tantangan penting pada sisa tahun ini, " urainya.
Baca Juga: Barcelona dan Real Madrid Jalani Jadwal Padat sebelum El Clasico
Selain pengendalian inflasi, KPwBI Balikpapan juga menjalankan program Bedah Buku Penulis Lokal (Bebukuan) 2026 bersama pemerintah daerah di Balikpapan, PPU, dan Paser. Program ini diarahkan untuk memperluas akses bacaan, meningkatkan minat baca, dan memberikan ruang bagi penulis lokal untuk memperkenalkan karya mereka.
Di Balikpapan, enam buku karya penulis lokal telah dibedah sejak Juli 2026, dengan tiga buku tambahan direncanakan hingga akhir tahun. Di Paser, kegiatan telah dilaksanakan pada 6 Maret 2026 dengan membedah satu buku. Sementara itu, pelaksanaan Bebukuan di PPU dijadwalkan pada November dan Desember 2026, dengan empat buku yang direncanakan untuk dibedah.
KPwBI Balikpapan berharap rangkaian program tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
"Untuk jangka pendek, pelaksanaan GPM, pasar murah, dan operasi pasar diharapkan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sementara penguatan produksi lokal menjadi bagian dari strategi menjaga pasokan secara berkelanjutan," tandasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo