BONTANG - Polemik penataan kawasan wisata Beras Basah di Kota Bontang kembali mencuat. Kondisi kawasan yang dinilai kumuh akibat penggunaan terpal dan pengelolaan yang belum tertata menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk legislatif.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mengatakan persoalan Beras Basah bukan hal baru. Ia menyebut, selama lebih dari satu dekade, persoalan tersebut terus berulang tanpa solusi yang benar-benar tuntas.
“Ini polemik yang sudah lama, bahkan sejak saya 11 tahun di DPRD, tidak pernah selesai. Selalu berulang,” kata Rustam.
Baca Juga: Tidak Ada Rombel Tambahan di SPMB 2026, DPRD Bontang Nilai Sudah Ideal
Menurutnya, salah satu akar masalah adalah adanya pemasangan terpal layaknya kaveling-kaveling oleh masyarakat. Hal ini kemudian berkembang menjadi sumber penghasilan bagi warga sekitar, sehingga penertiban menjadi tidak mudah.
Meski demikian, Politikus Golkar ini menuturkan kunci utama penyelesaian ada pada ketegasan pemerintah dalam menentukan arah pengelolaan kawasan wisata tersebut. Termasuk kejelasan kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi.
“Sekarang tinggal ketegasan pemerintah. Harus jelas siapa yang mengelola, berapa peran pemerintah kota dan provinsi,” ucapnya.
Ia juga menyoroti penggunaan terpal yang dinilai merusak estetika kawasan. Namun di sisi lain, keberadaan terpal dianggap penting oleh masyarakat sebagai pelindung dari panas.
“Terpal itu memang mengganggu pemandangan, tapi dibutuhkan warga karena panasnya luar biasa. Ini yang harus dicarikan solusi,” tutur dia.
Baca Juga: DPRD Bontang Tunggu Usulan Pembatalan Skema Multiyears
Rustam mendorong adanya keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan Beras Basah, misalnya dengan membangun fasilitas peneduh yang lebih layak seperti gazebo. Selain itu, ia menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat yang sudah menggantungkan penghasilan di kawasan tersebut.
“Kalau ada pihak ketiga yang mau membantu membangun fasilitas yang lebih baik, itu bagus. Tapi masyarakat juga harus tetap diberdayakan,” terangnya.
Pihaknya telah mendorong kejelasan status pengelolaan melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi. Bentuknya dengan surat pernyataan agar destinasi tersebut dikelola oleh Pemkot Bontang.
Rustam optimistis, jika kewenangan sudah jelas, pemerintah kota akan berani mengalokasikan anggaran besar untuk pembenahan kawasan, termasuk pembangunan fasilitas umum dan sistem pengamanan.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Bontang Maming Meninggal Dunia, Sempat Dirawat Intensif di ICU
“Kalau sudah jelas, saya yakin Pemkot akan menggelontorkan dana besar. Bisa bangun gazebo, tambah penjaga, dan fasilitas lainnya,” sebutnya.
Sebagai ikon wisata unggulan di Kota Bontang, kondisi Beras Basah dinilai sangat berpengaruh terhadap citra daerah. Ia mengingatkan, kesan pertama wisatawan terhadap kota bisa terbentuk dari kondisi destinasi tersebut.
“Bagi warga lokal mungkin sudah biasa, tapi bagi wisatawan, ini jadi penilaian. Mereka bisa langsung menilai pemerintah dari situ,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan