KALTIMPOST.ID, Pasca keputusan untuk memutus kontrak tenaga honorer di lingkup Pemkot Bontang pada akhir bulan ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum melakukan kalkulasi. Terkait perubahan postur pembiayaan untuk itu.
Kepala BPKAD Soni Suwito mengatakan pihaknya masih menunggu inventarisasi data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). “Nanti kalau sudah diketahui pasti kami sesuaikan mengacu data tersebut,” kata Soni.
Namun pastinya perubahan itu akan dimasukkan dalam postur APBD Perubahan. Rencananya pembahasan APBD Perubahan dilakukan segera. Sehubungan dengan rencana pemkot untuk memberdayakan sebagian tenaga honorer yang masuk klasifikasi tersebut pihaknya juga masih menunggu.
“Kalau pun skema PJLP itu jadi maka sudah pasti pembiayaan masuk APBD Perubahan,” ucapnya. Sebelumnya Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni juga memastikan sebagian tenaga honorer yang masa kerjanya belum genap dua tahun untuk diberdayakan menjadi penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) atau kontrak individu dengan tiap OPD.
“Gajinya juga akan diselaraskan dengan UMK Bontang,” tutur dia. Menurutnya ini merupakan rekomendasi dari BPKP. Meski demikian, ia sempat bingung pasalnya pasca 2021 masih ada pengangkatan tenaga kontrak daerah (TKD) atau honorer di lingkup Pemkot Bontang.
“Padahal sudah ada kebijakan untuk tidak menerima TKD,” terangnya. Selain itu, Pemkot Bontang juga telah menyiapkan beberapa opsi. Salah satunya dengan bantuan permodalan tanpa bunga. Mengingat tenaga kontrak daerah tentunya sudah bisa membuka peluang berwirausaha terkait kondisi yang ada di Bontang. “Untuk mengurangi pengangguran tidak harus dengan bekerja di instansi atau perusahaan. Bisa dengan berwirausaha,” pungkasnya. (*)
Editor : Muhammad Rizki