KALTIMPOST.ID, BONTANG- Komisi A DPRD Bontang mencermati terkait sekolah yang saat ini belum terpenuhi ruang kelasnya. Sekretaris Komisi A DPRD Bontang Saeful Rizal mengatakan salah satu contoh dalam kasus tersebut yakni SMP 8. Menurutnya ada dua opsi yang bisa dilakukan. Baik itu jangka pendek maupun panjang. Khusus jangka pendeknya yakni pengoptimalisasi ruang kelas yang ada. Di tambah penggunaan ruang public untuk kegiatan belajar mengajar.
“Seperti musala dan perpustakaan sementara waktu bisa digunakan untuk proses KBM,” kata Saeful. Sementara jangka panjangnya ialah pemenuhan ruang kelas sesuai dengan jumlah rombel yang ada di sekolah tersebut. Bahkan ia mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk prioritas pembangunan ruang kelas baru (RKB). Termasuk sekolah lain yang kondisinya serupa.
“Kami juga akan mendorong untuk melakukan kunjungan lapangan dan rapat dengar pendapat untuk mendapatkan gambaran secara komphrehensif terkait permasalahan ini,” ucapnya. Tujuannya agar legislator memiliki peran secara total untuk mencari solusi terbaik. Pun demikian perencanaan pembangunan juga harus transparan dan terukur sehingga permasalahan ini rampung.
Baca Juga: Neni Tegur Camat dan Lurah yang Mangkir Saat Rapat Paripurna
Menurut Politikus PKS ini jika ini dibiarkan berlarut-larut maka kenyamanan proses KBM akan terganggu. Bahkan berdampak pada penurunan kualitas pendidikan di sekolah itu karena menggunakan tempat yang tidak sesuai untuk belajar. Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) SMP 8 saat ini belum memiliki ruang guru. Ruang guru yang ada diperuntukkan untuk perpustakaan semestinya.
Padahal luas lahan masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan. SMP 8 juga hanya memiliki delapan ruang kelas dan dua laboratorium. Namun memiliki 12 rombel. Khusus tahun ini juga ada penambahan satu rombel dibandingkan tahun sebelumnya melalui SPMB. (*)
Editor : Muhammad Rizki