KALTIMPOST.ID, BONTANG - PT Laut Bontang Bersinar (LBB) dipastikan telah menyelesaikan sebagian tunggakan ke kas daerah. Utamanya terkait dengan kontribusi tetap pengelolaan aset Pelabuhan Loktuan.
Hal ini disampaikan oleh Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bontang Shantie Nor Farida. “Sudah dibayarkan untuk kontribusi tetapnya, kalau bagi hasil memang belum,” kata Shantie.
Dirut PT LBB Hariyadi pun membenarkan kondisi tersebut. Pembayaran kontribusi tetap itu dilakukan pada awal pekan lalu. Tunggakan ini terhitung untuk dua kali pembayaran. Nilai pembayaran tunggakan ini mencapai Rp1 miliar.
“Ini pembayaran tunggakan yang lalu. Karena saat itu memang belum dilakukan (pembayaran). Saat ini tidak ada tunggakan kontribusi tetap lagi,” ucap Hariyadi.
Nominal tersebut sekaligus denda akibat keterlambatan pembayaran. Diketahui untuk kontribusi tetap sejatinya wajib dibayar tiap tahun terhitung paling lambat pada 31 Maret. Nominalnya tiap tahunnya sama yakni Rp451.462.568.
Jika terlambat pembayaran maka anak usaha Perumda AUJ tersebut akan dikenakan denda. Besarannya 2,5 persen tiap bulannya berdasarkan total kontribusi tetap. Sementara untuk bagi hasil belum dilakukan pembayaran.
“Sebenarnya ini merupakan peninggalan sebelumnya (direksi). Tidak tahu kondisi keuangan saat itu. Saat ini kami berupaya untuk menyehatkan perusahaan ini. Tetapi nanti pasti akan kami bayar,” tutur dia.
Sesuai dengan kerja sama pemanfaatan aset, pembagian bagi hasil yakni 60 persen pemkot dan 40 persen PT LBB. Sejatinya pembayaran itu juga dilakukan paling lambat akhir Maret di tahun berikutnya. Pun demikian untuk keterlambatan bagi hasil juga dikenakan denda 2,5 persen tiap bulannya.
Saat ini, PT LBB juga masih berupaya untuk melakukan pembayaran hutang kepada pihak ketiga. Ia menjelaskan nominalnya pun lebih tinggi dibandingkan kontribusi tetap. PT LBB masih melakukan proses penghitungan. “Kalau sudah jelas kami proses,” ungkapnya.
PT LBB saat ini dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Ia membeberkan untuk pendapatan perusahaan tiap bulan mencapai Rp700 juta. Hariyadi pun berjanji secara bertahap akan menuntaskan persoalan tunggakan. “Gaji, BPJS, pajak sudah lancar semua. Tidak ada lagi tunggakan,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo