KALTIMPOST.ID, BONTANG- Rencana proses akuisisi lahan HOP 7 oleh Pemkot Bontang masih berlanjut. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan saat ini masih menunggu legal opinion dari Kejaksaan Negeri Bontang.
Bahkan, masih menunggu proses penyusunan naskah akademik. Khusus kajian ini pemkot bekerja sama dengan Universitas Airlangga Surabaya. Proses memorandum of understanding (MoU) dilakukan beberapa waktu lalu.
“Ini diminta Kajari melalui kasi datun nota kesepahaman ini dengan Unair,” kata Neni. Ia optimistis proses akuisisi ini bisa berjalan lancar. Diketahui luas lahan yang bakal dimanfaatkan jika proses akuisisi disetujui mencapai 63 hektare. Saat ini kondisi lahan tidur ini dikuasai oleh Yayasan LNG Badak status hak pakai dengan durasi waktu.
Baca Juga: Sebagai Operator Pelabuhan di Bontang, PT LBB Janji Segera Bayar Bagi Hasil ke Kas Daerah
Sebelumnya terjadi perubahan komposisi pejabat di Kejari Bontang. Namun demikian proses koordinasi tetap dilakukan oleh Pemkot Bontang sehubungan rencana ini. “Ditunggu saja,” ucapnya.
Rencananya Neni akan memanfaatkan lahan HOP 7 untuk pembangunan alun-alun dan dome. Sebelumnya pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Kota Bontang. Mengingat status lahan yakni hak guna bangunan (HGB). Ia menjelaskan yayasan juga sangat berat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).
Menurutnya status HGB sudah mencapai 25 tahun. Hingga saat ini tetap menjadi lahan tidur, tentunya dipandang Neni jika dimanfaatkan akan lebih baik. Setelah terkait status legal lahan klir nantinya pemkot akan langsung melakukan perencanaan pembangunan.
Baca Juga: Hujan Lebat, Genangan Air di Jalan HM Ardans Bontang Capai 40 Sentimeter
“Perencanaan pembangunan harus benar. Jangan sepenggal-penggal. Kalau perlu multiyear. Dari pada bangun satu-persatu, kapan dinikmati masyarakat,” terangnya.
Namun demikian terkait anggaran tentunya menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Neni berujar seluruhnya program memiliki target, bahkan dirinya untuk pembangunan ini ingin segera terealisasi. Tetapi harus ada menyangkut legal yang perlu diklirkan terlebih dahulu. (*)
Editor : Muhammad Rizki