KALTIMPOST.ID, Pemkot Bontang terus mendorong percepatan pengembangan Pelabuhan Loktuan sebagai salah satu pintu gerbang ekonomi. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan keberadaan pelabuhan ini akan menjadi faktor strategis dalam mendukung posisi Bontang sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN).
Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan berkunjung ke Kantor Kementerian Perhubungan, beberapa hari lalu. “Pelabuhan merupakan pintu gerbang ekonomi. Ke depan, tantangan Bontang adalah bagaimana menjadikan Pelabuhan Loktuan sebagai simpul penting dalam rantai logistik wilayah,” kata Neni.
Neni mengungkapkan, hingga kini pemerintah pusat belum mengucurkan dana khusus untuk pengembangan pelabuhan tersebut. Namun, Pemkot Bontang terus berupaya melakukan koordinasi baik dengan Kementerian Perhubungan maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait desain dan pengembangan lanjutan.
“Belum ada kucuran dana dari pusat. Kami masih berkoordinasi dengan provinsi, khususnya terkait desain dan rencana pengembangan ke depan,” ucapnya. Meski demikian, Neni menekankan bahwa pembahasan tidak melulu soal anggaran. Lebih penting, kata dia, adalah bagaimana memberikan kemudahan perizinan dan dukungan regulasi agar pembangunan bisa segera berjalan.
Lebih jauh, Neni berharap pengembangan pelabuhan nantinya dapat dilengkapi dengan fasilitas dermaga serta area bongkar muat. Menurutnya, hal ini akan memperkuat fungsi Pelabuhan Loktuan sebagai pusat distribusi barang dan logistik regional.
“Insya Allah, dermaga dan bongkar muat bisa terealisasi. Doakan saja semua diberi kemudahan dan kelancaran,” tutur dia. Sebelumnya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni melakukan kunjungan lapangan bersama KSOP, Rabu (13/8/2025). Neni mengatakan ada area seluas empat hektare yang telah dibebaskan Pemkot Bontang untuk lokasi pengembangan. Persisnya di samping gedung Pelabuhan Loktuan.
“Nantinya lahan itu tidak ditimbun. Karena itu juga menjadi alur pasang-surut air. Bisa banjir kalau ditimbun,” terangnya. Pemkot Bontang memilih untuk menggunakan tiang pancang dan rigid sebagai bagian perluasan area darat. Di lokasi itu nantinya bisa digunakan sebagai gudang pasca pelaksanaan bongkar muat. Ini memerlukan kajian. Rencananya di APBD Perubahan akan dianggarkan. Termasuk bekerja sama dengan KSOP selaku pengawas,” pungkasnya. (*)
Editor : Muhammad Rizki