BONTANG - Di tengah tantangan fiskal akibat menurunnya transfer pusat ke daerah, Pemerintah Kota Bontang tidak tinggal diam. Upaya mengamankan pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) terus digenjot, salah satunya dengan mengoptimalkan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dinilai masih menyimpan potensi besar.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris saat memimpin langsung Rapat Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah di Kantor UPTD PPRD Bapenda Kaltim Wilayah Bontang, Selasa (25/11/2025). Pertemuan strategis ini dihadiri unsur pemerintah daerah, kepolisian, hingga perbankan, sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk mengamankan pendapatan daerah.
Dalam rapat itu, Kepala UPTD PPRD Wilayah Bontang, Indun Salbiah Ningsih, memaparkan data capaian penerimaan pajak kendaraan. Ia menyebutkan, realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah melampaui target signifikan, mencapai 144,47 persen atau setara Rp27,82 miliar.
Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya membuat pemerintah bernapas lega. Masih terdapat pekerjaan rumah besar terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
“Piutang PKB kita masih cukup tinggi, sekitar Rp29,45 miliar, baik dari individu maupun badan usaha. Ini menjadi fokus utama yang harus kita selesaikan melalui pengawasan yang lebih ketat dan pemutakhiran data yang benar-benar valid,” beber Indun di hadapan peserta rapat.
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Wali Kota Agus Haris menegaskan bahwa masalah klasik pajak kendaraan tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara konvensional semata. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis data yang terintegrasi.
Menurutnya, penerapan Sistem Satu Data Indonesia di lingkungan Pemkot Bontang, yang kini mulai digarap melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), menjadi solusi strategis.
"Data yang akurat adalah kunci. Tanpa data yang valid, kita sulit mengukur potensi riil dan mengejar target dengan tepat. Integrasi data akan membuat pelayanan publik lebih cepat, tepat, dan akurat, termasuk dalam pengelolaan PKB dan pembagian hasil pajak," tegas Agus Haris.
Ia juga mengingatkan bahwa optimalisasi PAD tidak semata urusan angka, tetapi menyangkut keberlanjutan pembangunan daerah. Setiap rupiah yang berhasil dihimpun dari sektor pajak akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan. Salah satu prioritas yang kini terus didorong adalah penanganan banjir yang kerap menjadi keluhan warga.
“Pendapatan daerah ini bukan sekadar statistik. Dana yang terkumpul akan kembali ke masyarakat dalam bentuk perbaikan infrastruktur, layanan publik, hingga kesejahteraan sosial. Karena itu, pengelolaannya harus profesional dan transparan,” jelasnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Bontang, UPTD PPRD, serta Bankaltimtara yang selama ini dinilai berperan aktif dalam mendukung pelayanan pembayaran pajak kepada masyarakat. “Terima kasih atas kolaborasi yang terus dibangun. Sinergi inilah yang membuat pemerintah daerah bisa bekerja lebih kuat dan efektif,” imbuhnya.
Melalui rapat ini, pemerintah menargetkan terwujudnya data aktual terkait jumlah kendaraan di Kota Bontang serta kejelasan dasar hukum untuk penarikan pajak kendaraan luar daerah yang beroperasi di wilayah kota.
Langkah tersebut diharapkan mampu menutup potensi kebocoran pendapatan dan memastikan bahwa setiap potensi pajak dapat dikelola secara optimal.
Pemkot Bontang pun optimistis, dengan dukungan sistem data yang solid dan kerja sama lintas sektor, optimalisasi PAD bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata menuju pembangunan kota yang lebih mandiri dan berkelanjutan. (adv/ak/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan