BONTANG - Kota Bontang kembali mengukir prestasi di level nasional. Dalam ajang bergengsi TPID Award 2025. Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berhasil meraih peringkat ke 3 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi Regional Kalimantan. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bontang berjalan efektif dan mendapat pengakuan pemerintah pusat.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) TPID 2025. Kota Bontang dinilai mampu menjaga stabilitas harga di tengah tekanan global, fluktuasi pasokan pangan, hingga tantangan distribusi di berbagai wilayah Kalimantan.
Pemerintah pusat menilai Bontang konsisten menjalankan inovasi program yang memperkuat ketahanan pangan serta menghadirkan kebijakan responsif terhadap dinamika inflasi. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasinya kepada seluruh perangkat daerah dan stakeholder TPID yang telah bekerja keras.
“Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa kerja kolaboratif seluruh tim menunjukkan hasil positif. Kami bersyukur Bontang kembali mendapat kepercayaan sebagai daerah yang mampu menjaga inflasi tetap terkendali,” kata Neni.
Ia menegaskan bahwa prestasi ini tidak datang secara instan. TPID Bontang selama ini aktif menjalankan serangkaian program strategis, seperti penguatan distribusi pangan, pasar murah, pemantauan harga harian, hingga kerja sama dengan kelompok tani dan pelaku usaha. Semua langkah tersebut dirancang untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan pasokan tersedia sepanjang tahun.
“Tantangan ke depan tentu semakin kompleks. Ketahanan pangan harus diperkuat dan distribusi harus tetap lancar. Kami berharap penghargaan ini menjadi pemicu semangat semua pihak untuk menjaga Bontang tetap stabil,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemkot Bontang memastikan akan terus mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi melalui 4K framework, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Kerangka ini menjadi panduan utama dalam menjaga stabilisasi harga dan memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga wajar.
Neni juga menegaskan bahwa edukasi kepada masyarakat akan diperkuat, terutama melalui penyebaran informasi harga secara berkala dan kampanye belanja bijak. “Komunikasi efektif adalah kunci. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang akurat agar tidak mudah terpengaruh isu yang dapat memicu gejolak harga,” pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki