KALTIMPOST.ID, BONTANG - Memasuki akhir tahun anggaran, capaian pendapatan dari pajak daerah Kota Bontang menunjukkan tren positif. Hingga awal Desember, realisasi telah mencapai 88,69 persen dari total target.
Meski demikian, sejumlah pos pendapatan masih menjadi tantangan, terutama pada sektor opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang realisasinya baru menyentuh angka 50,5 persen. Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang Syahruddin.
Menurutnya, sebagian besar pajak daerah yang bersumber langsung dari pemerintah kota berada dalam kondisi aman dan stabil. Namun, opsen PKB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi menjadi faktor penghambat terbesar dalam menuntaskan target pendapatan daerah.
“Pajak daerah yang dikelola langsung oleh kita relatif aman. Tantangan paling berat itu option PKB yang baru 50 persen. Kalau BBNKB sudah 75,71 persen,” kata Syahruddin.
Diketahui target opsen PKB yang dipatok yakni Rp35.511.300.000. Sementara yang sudah masuk kas daerah baru Rp17.931.664.213. Masih terdapat kekurangan sejumlah Rp37.109.309.000.
Sementara untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) targetnya sebesar Rp23.953.380.000. Namun baru terealisasi Rp18.136.164.266. Minus Rp25.031.282.000.
Ia menuturkan Bapenda Bontang sebenarnya telah memberikan dukungan penuh terhadap upaya penagihan pajak kendaraan bermotor bersama UPTD Samsat. Tim Bapenda rutin turun langsung ke kegiatan kelurahan untuk melakukan pendataan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Terutang (SPT) kepada wajib pajak.
Namun, meski berbagai langkah telah ditempuh, realisasi opsen PKB masih belum menunjukkan daya ungkit signifikan. “Kerja sama dengan Samsat sudah maksimal. Setiap ada agenda pendataan di kelurahan, kami turun bersama. Tapi tetap saja, daya ungkitnya belum besar,” ucapnya.
Berdasarkan informasi yang ia terima, salah satu faktor penyebab rendahnya realisasi adalah penetapan target dari Pemerintah Provinsi yang dinilai terlalu tinggi. Bahkan stimulus penghapusan denda pajak beberapa waktu lalu pun tidak memberi dampak signifikan terhadap peningkatan pembayaran PKB.
Selain itu, masih banyaknya tunggakan pajak kendaraan menjadi persoalan tersendiri. Banyak wajib pajak yang tidak lagi melakukan pembayaran karena berbagai alasan, termasuk kendaraan yang rusak, hilang, atau sudah berpindah tangan tanpa proses balik nama.
“Data detailnya ada di Samsat. Kami juga menerima datanya, tetapi belum bisa saya sampaikan karena masih harus diverifikasi,” tutur dia.
Meski menghadapi tantangan tersebut, Syahruddin menegaskan bahwa Bapenda tetap optimis mengejar target pendapatan daerah sebesar Rp 221,5 miliar hingga akhir Desember. Ia menyebut sektor-sektor pendapatan lain berpotensi menutup kekurangan dari PKB option.
“Masih ada waktu hingga akhir Desember. Kami tetap berusaha memaksimalkan semua potensi. Target Rp 221 miliar tetap kita kejar,” tegasnya.
Syahruddin menambahkan, strategi penguatan pendapatan akan terus disesuaikan dengan dinamika di lapangan. Bapenda juga tengah menyusun langkah-langkah evaluasi untuk mengantisipasi potensi hambatan serupa pada tahun anggaran berikutnya, terutama dalam hal koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait penetapan target opsen PKB. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo