KALTIMPOST.ID-Pemerintah pusat dan DPR RI memiliki komitmen kuat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Bontang. Dukungan tersebut mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA, seiring penerapan kebijakan wajib belajar 13 tahun.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjafudian mengatakan dukungan politik dari DPR dan pemerintah pusat untuk sektor pendidikan sangat besar. Bahkan, ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni untuk membangun kolaborasi yang lebih konkret antara pemerintah daerah dan pusat.
“Dukungan dari DPR dan pemerintah pusat untuk pendidikan itu sangat kuat. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Ibu Wali Kota. Insyaallah, hal-hal yang bisa didukung oleh pusat nanti dapat kita kolaborasikan,” kata Hetifah.
Baca Juga: STITEK Bontang Bakal Bertransformasi Jadi Universitas Sains dan Teknologi Bontang
Menurutnya, salah satu fokus utama ke depan adalah revitalisasi sekolah. Baik melalui perbaikan fasilitas yang sudah ada maupun pembangunan sekolah baru. Namun, ia menekankan kunci utama agar bantuan pusat bisa tersalurkan adalah ketersediaan lahan serta keakuratan data kebutuhan sekolah.
“Kalau revitalisasi sekolah, syaratnya data pokok pendidikan harus diperbaiki terlebih dahulu. Jangan sampai sekolah sebenarnya butuh ruang kelas, laboratorium, atau toilet, tapi di data tidak tertulis,” ucapnya.
Politisi Partai Golkar ini menyoroti praktik lama di mana data sekolah kerap “dibagus-baguskan” demi kepentingan akreditasi. Padahal kondisi riil di lapangan masih jauh dari ideal. Akibatnya, pemerintah pusat kesulitan menyalurkan bantuan karena kebutuhan tersebut tidak tercatat dalam sistem.
“Kalau tidak diajukan, ya kami tidak tahu. Padahal banyak sekolah yang masih dua shift, ruang UKS dijadikan musala, bahkan ruang kelas dialihfungsikan jadi ruang guru,” tutur dia.
Hetifah menerangkan kejujuran data menjadi syarat mutlak. Pemerintah pusat, lanjutnya, siap membantu selama kebutuhan yang diajukan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Baca Juga: Pesta Laut Bontang Kuala Dimulai, Panitia Siapkan Total Hadiah Rp25 Juta
“Sekolah-sekolah harus jujur menyampaikan kebutuhannya. Kalau data sudah diperbaiki dan sesuai kondisi riil, insyaallah kami bantu,” terangnya.
Ia juga mengingatkan bahwa mekanisme pengajuan bantuan pendidikan saat ini telah berubah. Jika sebelumnya melalui aplikasi Krisna, kini prosesnya langsung dibawa ke kementerian terkait, sehingga koordinasi antara daerah dan pusat harus semakin diperkuat.
“Ini penting agar revitalisasi pendidikan di Bontang benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan nyata sekolah,” sebutnya.
Sementara Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Disdikbud) Bontang Nurhadi mengatakan masih ada sekolah yang memberlakukan skema dua sif di Kota Bontang. Pasalnya jumlah rombongan belajar tidak selaras dengan ketersediaan ruang kelas.
“Khusus SD masih ada 11 sekolah,” ungkapnya. 11 SD tersebut yakni 004 Bontang Barat, 001 Bontang Selatan, 002 Bontang Selatan, 003 Bontang Selatan, 006 Bontang Selatan, 009 Bontang Selatan, 011 Bontang Selatan, 013 Bontang Selatan. Kemudian SD 002 Bontang Utara dan 005 Bontang Utara.
Beberapa waktu lalu, DIsdikbud Bontang telah mengajukan untuk permohonan bantuan anggaran pembangunan RKB ke pusat. Dua sekolah yang diajukan yakni SMP 007 dan 008. “Kami masih menunggu apakah ini mendapatkan persetujuan. Terpenting kami berupaya mencari anggarannya,” pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki