KALTIMPOST.ID-Program unggulan Pemkot Bontang di sektor pendidikan, Kartu Bontang Pintar (KBP) sebelumnya ditargetkan mulai awal tahun. Namun kemungkinan diproyeksikan baru akan mulai berjalan pada pertengahan hingga akhir tahun 2026.
Saat ini, alokasi anggaran sebesar Rp29,6 miliar masih berada pada tahap perencanaan dan diupayakan masuk dalam APBD Perubahan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang Abdu Safa Muha menjelaskan secara prinsip program tersebut tidak dibatalkan, melainkan hanya mengalami penyesuaian waktu pelaksanaan.
“Program ini tetap menjadi bagian dari program unggulan kepala daerah. Tidak mungkin tidak dilaksanakan. Ini hanya soal waktu,” kata Safa. Menurutnya, pelaksanaan KBP sangat bergantung pada pembahasan dan pengesahan anggaran perubahan yang biasanya berlangsung sekitar September. Jika mengacu pada pola tersebut, maka realisasi program diperkirakan dimulai pada Oktober hingga Desember.'
Baca Juga: Warga RT 29 Api-Api Bontang Kembali Terdampak Banjir, Delapan Hari Sudah Tiga Kali Kejadian
“Kalau mengacu ke APBD Perubahan, biasanya pembahasan anggaran itu sekitar September. Artinya, program baru bisa di-start di akhir tahun,” ucapnya. Adanya sejumlah kebutuhan pembangunan lain yang bersifat emergensi membuat prioritas anggaran menjadi pertimbangan. Meliputi penanganan banjir, percepatan penurunan stunting, serta peningkatan layanan publik.
“Program-program lain seperti banjir dan stunting juga sangat mendesak karena menyangkut langsung kebutuhan dan keresahan masyarakat. Itu juga bagian dari tanggung jawab pemerintah,” tutur dia.
Terkait besaran bantuan, Safa menyebut skema awal KBP adalah Rp300 ribu per siswa. Namun, Pemkot Bontang juga tengah mengupayakan nilai bantuan tetap seperti janji awal yakni Rp1 juta per siswa, tergantung pada kemampuan dan struktur anggaran daerah.
Baca Juga: Agus Haris Optimistis Bontang Tekan Stunting hingga 12,5 Persen pada 2026
“Nilainya masih perencanaan. Awalnya Rp300 ribu, tapi ada upaya untuk bisa sampai Rp1 juta per anak,” ungkapnya. Jika bantuan Rp1 juta per siswa dapat direalisasikan, maka besaran anggaran akan sangat bergantung pada jumlah peserta didik di Kota Bontang. Meski demikian, Safa mengakui jika pelaksanaan dimulai pada September atau Oktober, maka durasi bantuan otomatis lebih singkat dibandingkan jika dimulai sejak awal tahun.
“Kalau hanya berjalan tiga bulan, pasti ada penyusutan dibandingkan rencana awal satu tahun penuh. Ini bakal dikalkulasi,” jelasnya. Meski demikian, Safa tetap optimistis kondisi fiskal Kota Bontang akan berangsur membaik, sehingga struktur anggaran ke depan diharapkan semakin kuat untuk mendukung program-program prioritas, khususnya di bidang pendidikan.
“Kita tetap optimis. Pelan-pelan struktur anggaran kita akan mengalami pemulihan,” sebutnya. Kemudian untuk pemanfaatan KBP ini bisa digunakan untuk keperluan pelajar yang berkaitan dengan kegiatan belajar-mengajar. Salah satunya yakni terkait pembelian lembar kerja siswa (LKS) hingga bimbingan belajar (bimbel). Dengan adanya ini sekolah tidak perlu lagi memungut biaya lain kepada orangtua. “Saat ini lagi ramai terkait pungutan pembelian LKS dan bimbel, KBP ini bisa jadi solusi,” pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki