KALTIMPOST.ID-Pro dan kontra terkait rencana penyesuaian tarif air bersih milik Perumda Tirta Taman menjadi sorotan publik.
Direktur Utama Perumda Tirta Taman Suramin mengatakan tarif air bersih di Bontang saat ini merupakan yang paling rendah di Kaltim.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kuat perlunya penyesuaian tarif demi keberlanjutan pelayanan air bersih.
“Tarif rata-rata kita sekitar Rp 5.000 per meter kubik, bahkan ada yang hanya Rp 1.500 sampai Rp 2.000 per kubik (khususnya di daerah pesisir). Ini paling murah se-Kaltim,” kata Suramin.
Ia membandingkan tarif air di Bontang dengan sejumlah daerah lain di Kaltim. Kota seperti Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, hingga Penajam Paser Utara telah menerapkan tarif air bersih di kisaran Rp 10.000 per meter kubik. Bahkan beberapa daerah masih berencana menaikkan tarifnya.
“Di Kutim saja sudah Rp 10.000 dan masih mau naik lagi. Bontang yang paling bawah,” ucapnya.
Menurutnya, tarif murah memang menguntungkan masyarakat dalam jangka pendek. Namun berdampak besar terhadap kemampuan perusahaan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Ia menilai ada kesalahpahaman di masyarakat yang menganggap kualitas harus ditingkatkan terlebih dahulu sebelum tarif dinaikkan.
“Kalau mau kualitas bagus, butuh modal. Tidak mungkin pelayanan dituntut 24 jam, air jernih, distribusi lancar, tapi tarif tetap murah,” tutur dia.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti usaha roti yang dipaksa menjual di bawah harga produksi namun tetap diminta meningkatkan kualitas. Hasilnya, usaha tersebut pasti merugi.
Suramin menekankan bahwa kebutuhan dasar air bagi masyarakat sebenarnya telah dijamin. Konsumsi minimal 10 meter kubik per bulan, atau setara sekitar 50 drum air, dinilai sudah cukup untuk kebutuhan dasar rumah tangga.
“Masalahnya karena murah, pemakaiannya jadi tidak terkontrol. Budaya boros air itu nyata,” terangnya.
Ia menambahkan, penyesuaian tarif juga bertujuan menjaga kelestarian sumber daya air.
Bontang yang bergantung pada sumber air terbatas harus menerapkan kebijakan yang mendorong efisiensi penggunaan air.
“Kalau eksploitasi terus tanpa pengendalian, lama-lama sumber air kita habis,” sebutnya.
Meski tarif akan disesuaikan, Suramin menegaskan kebijakan tersebut tetap mengacu pada batas atas dan bawah yang ditetapkan dalam SK Gubernur serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. (rd)
Editor : Romdani.