BONTANG- Keuntungan yang dibukukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) Kota Bontang dinilai masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi bisnis yang dimiliki. Dosen Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi, menilai capaian laba sekitar Rp327 juta per tahun tidak sebanding dengan skala usaha dan jumlah unit bisnis perusahaan daerah tersebut.
Menurut Purwadi, Perumda AUJ merupakan perusahaan induk dengan sejumlah anak usaha yang bergerak di berbagai sektor strategis, seperti jasa pelabuhan, sewa kapal, SPBN, parkir, videotron, hingga bongkar muat di dermaga. Dengan portofolio usaha yang beragam, seharusnya perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih signifikan.
“Kalau laba hanya sekitar Rp327 juta setahun, itu sangat kecil untuk ukuran perusahaan daerah di level kota seperti Bontang, apalagi memiliki beberapa anak perusahaan dan bisnis yang cukup potensial,” kata Purwadi.
Ia menjelaskan jika angka tersebut dibagi secara bulanan, maka keuntungan perusahaan hanya berkisar 20 hingga 30 juta rupiah per bulan. Angka ini bahkan dinilai tidak sebanding dengan gaji karyawan yang nilainya mencapai Rp454 juta dalam setahun
“Secara manajerial harus dilihat detailnya. Dari mana saja sumber laba Rp320 juta itu? Misalnya dari pelabuhan berapa, dari sewa kapal berapa, dari properti berapa. Itu harus transparan dan terlampir jelas,” ucapnya.
Purwadi menilai transparansi laporan keuangan menjadi hal krusial bagi perusahaan milik daerah. Publik berhak mengetahui sumber pendapatan dan kinerja setiap unit usaha, sehingga dapat dievaluasi apakah penyertaan modal pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja.
Ia menambahkan, sektor pelabuhan dan jasa sewa kapal yang dimiliki Perumda AUJ sebenarnya memiliki potensi pendapatan besar. Aktivitas bongkar muat, penyewaan dermaga, hingga operasional kapal roro seharusnya mampu menyumbang pendapatan yang signifikan jika dikelola optimal.
“Misalnya satu kapal bersandar saja ada hitungannya per jam. Itu harusnya bisa dihitung berapa pemasukan harian dan bulanan. Kalau potensi besar tapi laba kecil, berarti ada yang harus dievaluasi dari sisi manajemen atau efisiensi,” tutur dia.
Selain itu, Purwadi juga menyoroti perlunya pengawasan dari DPRD dan inspektorat terhadap pengelolaan Perumda. Ia menekankan pentingnya tenaga ahli yang kompeten dalam menganalisis laporan keuangan secara detail agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah tepat sasaran.
Menurutnya, kepala daerah dan jajaran strategis harus memahami kondisi riil perusahaan daerah, termasuk kinerja anak usaha. Jika diperlukan, evaluasi menyeluruh terhadap struktur bisnis dan efektivitas penyertaan modal harus dilakukan.
“Perusahaan daerah itu menggunakan uang negara. Maka akuntabilitas dan transparansi wajib dijaga. Kalau laba kecil, harus dicari penyebabnya. Apakah karena manajemen, efisiensi, atau potensi bisnis yang belum tergarap maksimal,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani