BONTANG - Dua skema penanganan banjir rob di kawasan pesisir Bontang Kuala disiapkan Pemkot Bontang. Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan usulan tersebut telah disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk masuk dalam skema penganggaran nasional.
Menurutnya, penanganan banjir rob di wilayah pesisir menjadi prioritas utama karena menyangkut akses masyarakat, terutama jalur pendidikan dan mobilitas warga. Ia menjelaskan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang sebelumnya telah menyusun Detail Engineering Design (DED) terkait penanganan rob.
Dalam kajian tersebut, opsi pertama adalah peninggian jalan dan perbaikan struktur pendukung agar tetap dapat dilalui saat air pasang. Opsi kedua berupa pembangunan jalan layang yang dinilai lebih efektif dalam jangka panjang.
“Kami sudah sampaikan dua skema penanganan itu ke kementerian. Namun penekanannya, kami berharap pembangunan jalan layang bisa direalisasikan karena itu solusi paling permanen untuk rob di Bontang Kuala,” kata pejabat yang akrab disapa AH ini.
Ia menambahkan pembangunan jalan layang akan mengurangi gangguan aktivitas warga saat banjir rob terjadi. Selain itu, infrastruktur tersebut dinilai mampu meningkatkan keselamatan masyarakat yang selama ini harus melewati genangan air, terutama pelajar.
Pemkot Bontang juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di tingkat pusat agar proyek tersebut masuk dalam prioritas nasional. Salah satunya melalui komunikasi dengan anggota legislatif di Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur.
“Kami sudah sampaikan secara resmi. Bahkan sudah dikawal agar menjadi prioritas. Harapannya saat penetapan APBN 2027 nanti, proyek ini bisa dipastikan masuk,” ucapnya.
Pemkot menargetkan kepastian anggaran dari pemerintah pusat dapat diketahui pada akhir tahun ini. Jika proyek masuk dalam APBN 2027, maka pembangunan bisa segera dimulai sesuai skema yang disepakati.
Agus Haris menegaskan, Pemkot akan terus mengawal usulan tersebut karena penanganan rob di Bontang Kuala merupakan kebutuhan mendesak. “Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi keselamatan dan keberlangsungan aktivitas masyarakat di sana,” tutur dia.
Mengacu DED, untuk pembangunan turap dinding dan peninggian jalan dibutuhkan anggaran senilai Rp76 miliar. Sementara untuk pembuatan jembatan layang memerlukan anggaran lebih besar yaitu Rp226 miliar.
Editor : Muhammad Ridhuan