BONTANG - Musibah banjir yang menyasar Bontang pada 14 Februari 2026. Total enam kelurahan terdampak akibat kejadian ini. Mulai dari Kanaan, Gunung Telihan, Satimpo, Gunung Elai, Api-Api, dan Guntung.
Meski data resmi belum dirilis, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) memprediksi luasan banjir tahun ini berpotensi lebih besar dibandingkan tahun 2025.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang, Syahruddin, mengatakan perhitungan resmi masih menunggu proses pendataan dari seluruh kelurahan dan kecamatan. Namun secara kasat mata, diprediksi banjir awal tahun ini dinilai lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau dibandingkan dengan 2025, sepertinya yang awal tahun ini lebih luas. Tapi kami belum bisa memastikan karena masih menunggu data final,” kata Syahruddin.
Berdasarkan data tren luasan banjir yang dimiliki pemerintah daerah, cakupan banjir di Bontang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan signifikan sejak 2019. Pada 2019, luasan banjir tercatat mencapai 515,30 hektare.
Angka tersebut kemudian menurun menjadi 353,37 hektare pada 2021 dan kembali turun menjadi 283,74 hektare pada 2022. Penurunan terus terjadi pada 2023 dengan luasan banjir 190,79 hektare dan 2024 sebesar 106,85 hektare. Sementara pada 2025, luasan banjir tercatat 126,31 hektare, atau mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Melihat tren tersebut, jika prediksi awal 2026 benar lebih luas dari 2025, maka kemungkinan luasan banjir tahun ini akan kembali meningkat setelah beberapa tahun terakhir cenderung menurun.
Syahruddin menjelaskan, penetapan luasan banjir secara resmi dilakukan melalui pleno tahunan yang melibatkan kelurahan, kecamatan, dan organisasi perangkat daerah terkait. Data dihimpun dari laporan wilayah terdampak hingga tingkat RT.
“Masing-masing kelurahan melaporkan wilayah RT mana saja yang terdampak. Setelah itu kita buka peta dan digambarkan untuk mengetahui luasannya. Baru bisa dihitung secara pasti,” ucapnya.
Ia menambahkan, data terakhir yang telah diplenokan adalah tahun 2025. Sementara untuk banjir 2026, proses pengumpulan data masih berjalan dan akan diverifikasi sebelum ditetapkan secara resmi.
Meski masyarakat menilai banjir awal tahun ini termasuk yang terparah sejak 2019, Syahruddin menegaskan pemerintah tidak akan mengeluarkan pernyataan resmi tanpa data valid.
“Memang terasa parah, tapi apakah lebih luas dari 2019 atau tidak, kami belum bisa memastikan. Semua harus berbasis data,” tutur dia.
Selain pendataan dampak banjir, pemerintah juga terus mendorong pengendalian banjir jangka panjang, salah satunya melalui pembangunan Waduk Kanaan yang diharapkan dapat menekan potensi genangan di wilayah rawan.
“Ini masih awal tahun, jadi dinamikanya masih akan kita lihat. Nanti setelah semua data masuk, baru kita hitung dan tetapkan secara resmi,” tutupnya. (*)
Editor : Sukri Sikki