BONTANG - Pemkot Bontang memastikan kekurangan anggaran mencapai Rp 150 miliar pada tahun ini. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan perhitungan akan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 150 miliar meleset.
Pun demikian dengan kepastian dana transfer dari pusat juga belum ada kejelasan hingga saat ini. Upaya kewaspadaan dilakukan dengan melakukan pembubuhan bintang pada beberapa program Pemkot Bontang. "Kami tidak mau membangun dengan beban hutang. Termasuk dengan kontraktor ketika itu dijalankan," kata Neni.
Beberapa program yang diusulkan ditandai yakni revitalisasi Waduk Kanaan (skema multi years), pemasangan ACP kantor Wali Kota, pengadaan mess di Jakarta, hingga pembuatan lapangan Mini Soccer di Berbas Pantai.
"Waduk Kanaan itu sangat berat dengan anggaran terbatas saat ini. Program yang bisa berjalan ialah yang langsung dapat dinikmati masyarakat. Termasuk sektor pendidikan hingga insentif penggiat agama, hingga gaji RT," ucapnya.
Selain itu, Neni juga menyoroti program Pro-RT plus sebesar Rp 200 juta tiap tahun diprediksi tidak bisa dijalankan pada 2027. Mengingat proyeksi APBD di tahun tersebut di angka Rp 1,5 triliun.
Pasca Pemprov Kaltim merencanakan tidak menggelontorkan Bankeu. Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang Syahruddin menjelaskan pembahasan terhadap kebijakan kepala daerah tersebut akan dibahas pada Kamis (9/4/2026). Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Kami masih belum bisa memberikan pernyataan terhadap mana saja program yang ditunda. Besok baru dibahas," tutur dia.
Baca Juga: Respons Kehadiran CEO Interim, Pelatih Persiba Lihat Keseriusan Manajemen
Pembahasan tersebut dalam rangka menentukan program mana saja yang ditunda pelaksanaannya. Menyesuaikan dengan kondisi fiskal yang terjadi dengan ABPD tahun ini di angka Rp 1,9 Triliun. "Ini harus dibicarakan mengacu kondisi keuangan daerah. Besok saya kabari," terangnya.
Diketahui, pembangunan lapangan minisoccer di Berbas Pantai sebelumnya diproyeksikan Rp 13,8 miliar. Program itu merupakan janji kepala daerah terbaik untuk pembuatan sarana olahraga di 15 kelurahan.
Sementara pemasangan ACP Kantor Wali Kota sebelumnya digelontorkan Rp 5 miliar. Rencana itu untuk mengurangi biaya pemeliharaan untuk kantor wali kota yang selalu tinggi.
Rencana pengadaan mess di Jakarta dikucurkan Rp 8 miliar. Hal ini selaras dengan biaya sewa bangunan yang ada saat ini terlalu tinggi untuk jangka waktu panjang.
Adapun tahap awal revitalisasi Waduk Kanaan membutuhkan anggaran senilai Rp 50 miliar. Jika diakumulasikan beberapa proyek ini dikucurkan sekira Rp 76,8 miliar. Artinya kekurangannya masih sekira Rp 73 miliar. (*)
Editor : Sukri Sikki