BONTANG- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang terus mengoptimalkan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan melibatkan ketua RT di setiap wilayah. Langkah ini diiringi upaya validasi data guna memastikan ketepatan sasaran wajib pajak.
Kepala Bapenda Bontang, Natalia Trisnawati, mengatakan peran RT sangat strategis dalam proses penyampaian SPPT kepada masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan tugas dan fungsi RT dalam membantu pemerintah, termasuk dalam penyebaran dan pemungutan pajak daerah.
“RT kami libatkan langsung karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka membantu menyampaikan SPPT sekaligus memastikan wajib pajak menerima dokumen tersebut,” kata Natalia.
Berdasarkan data tahun 2025, jumlah SPPT PBB-P2 yang diterbitkan mencapai 48.869 lembar. Ribuan SPPT tersebut didistribusikan melalui kelurahan hingga ke tingkat RT sebelum akhirnya sampai ke tangan wajib pajak.
Namun, dalam praktiknya, distribusi SPPT tidak selalu berjalan mulus. Pasalnya yang melakukan pembayaran hanya 20.915 wajib pajak.
“Kami juga menemukan beberapa kendala di lapangan. Misalnya wajib pajak tidak berada di tempat, atau objek pajak sudah berpindah kepemilikan tetapi belum diperbarui datanya,” ucapnya.
Sebagai gambaran, di Kelurahan Bontang Baru, dari total 3.269 SPPT yang diterbitkan, realisasi pembayaran baru mencapai 1.572 objek pajak. Hal ini menunjukkan masih adanya gap antara distribusi SPPT dan tingkat kepatuhan wajib pajak.
“Ini yang sedang kami benahi. Bukan hanya distribusi, tapi juga validasi data. Jangan sampai SPPT sudah disampaikan, tapi objek pajaknya ternyata sudah berubah,” tutur dia.
Untuk mengatasi hal tersebut, Bapenda menjalankan program jemput bola dengan membuka layanan langsung di kelurahan. Selain memudahkan pembayaran, program ini juga dimanfaatkan untuk melakukan pengecekan data bersama RT dan masyarakat.
“Kami sekalian evaluasi, apakah RT sudah menerima SPPT, apakah sudah disampaikan, dan apakah datanya valid. Ini penting agar tidak ada kendala di kemudian hari,” terangnya.
Natalia menegaskan, validasi data menjadi kunci dalam meningkatkan realisasi PBB-P2, khususnya dari sektor masyarakat. Pasalnya, kontribusi terbesar pajak justru berasal dari perusahaan yang tingkat kepatuhannya relatif tinggi.
Kondisi tersebut berdampak pada realisasi pembayaran PBB-P2 yang belum optimal di awal tahun. Hingga Triwulan I, capaian PBB-P2 masih berada di kisaran 3 persen dari target tahunan.
Dari total target PBB-P2 sekitar Rp62 miliar, kontribusi perusahaan mencapai Rp46 hingga Rp48 miliar. Sementara sisanya berasal dari wajib pajak individu yang masih menjadi tantangan dalam hal kepatuhan.
“Perusahaan umumnya patuh. Tantangan kami ada di masyarakat, terutama terkait kesadaran dan validitas data,” ujarnya.
Selain itu, Bapenda juga mengantisipasi berbagai kendala administratif, seperti Nomor Objek Pajak (NOP) ganda hingga perubahan kepemilikan yang belum tercatat dalam sistem.
Sebagai upaya mendorong kepatuhan, Bapenda juga membuka peluang kembali menerapkan kebijakan relaksasi berupa penghapusan denda. Kebijakan serupa pada tahun sebelumnya terbukti mampu meningkatkan pembayaran hingga tiga sampai empat kali lipat.
“Rencana relaksasi tetap ada, tapi kami lihat dulu hasil validasi data dan kegiatan jemput bola ini,” ungkap Natalia.
Dengan melibatkan RT secara aktif dan memperkuat validasi data, Bapenda Bontang optimistis distribusi SPPT akan lebih efektif dan berdampak pada peningkatan realisasi PBB-P2 di triwulan berikutnya.
“Harapannya, semua SPPT tersampaikan dengan baik dan masyarakat semakin sadar untuk memenuhi kewajiban pajaknya,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani