KALTIMPOST.ID, BONTANG - Rencana revitalisasi Waduk Kanaan pada tahun ini dipastikan mengalami penundaan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah realistis pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah kondisi fiskal yang sedang tertekan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, mengatakan penundaan proyek berskala besar merupakan keputusan yang tidak bisa dihindari. Hal itu menyusul pemotongan anggaran yang berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah.
Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, pemerintah wajib memprioritaskan belanja yang bersifat mandatori atau tidak bisa ditunda. Di antaranya adalah gaji pegawai serta anggaran pendidikan.
“Belanja rutin tidak bisa dipangkas. Kalau proyek besar tidak ditunda, yang dikorbankan bisa gaji pegawai atau pendidikan. Itu tidak boleh terjadi,” kata Sahib.
Politikus NasDem ini menyebut, meski Waduk Kanaan masuk dalam skala prioritas, penundaan selama satu tahun dinilai tidak akan menimbulkan gejolak besar di masyarakat. Sebaliknya, langkah ini justru dinilai lebih aman dibandingkan harus mengorbankan sektor vital.
Tak hanya Waduk Kanaan, sejumlah proyek lain seperti pembangunan fasilitas olahraga mini soccer di Berbas Pantai juga ikut ditunda. Bahkan, kata Sahib, janji politik pemerintah pun harus dikesampingkan sementara waktu.
“Semua harus realistis. Yang penting ekonomi daerah tetap berjalan dan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” ucapnya.
Terkait dampak terhadap penanganan banjir, DPRD mendorong pemerintah untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Menurutnya, masih ada peluang mendapatkan bantuan anggaran untuk normalisasi sungai maupun program pengendalian banjir lainnya.
Baca Juga: Villa di Bontang Kuala Disorot, DPRD Dorong Optimalisasi Pajak Daerah untuk Dongkrak PAD
“Setiap tahun sebenarnya ada bantuan dari provinsi. Itu harus dimaksimalkan. Pemerintah juga harus jemput bola ke pusat,” tutur dia.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan agar persoalan banjir tetap bisa ditangani meski proyek waduk ditunda. Pemerintah daerah juga diminta lebih inovatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif.
“Bontang ini kota strategis, penghasil gas dan pupuk. Itu harus jadi nilai tawar ke pusat agar tetap mendapat perhatian,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo