BONTANG- Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Bontang menunjukkan tren peningkatan pada triwulan pertama 2026. Pajak yang bersumber dari transaksi jual beli dan peralihan hak atas tanah maupun bangunan ini menjadi salah satu indikator geliat sektor properti di Bontang.
Kepala Bapenda Bontang, Natalia Trisnawati, mengatakan BPHTB sangat bergantung pada aktivitas transaksi masyarakat. Khususnya jual beli properti dan proses pewarisan.
“Jadi kalau transaksi tinggi, penerimaan juga ikut meningkat,” kata Natalia.
Berdasarkan data Bapenda, target BPHTB tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp10,6 miliar. Hingga triwulan pertama, realisasi telah mencapai sekitar Rp1,97 miliar atau 18,58 persen dari target.
Dari target di triwulan pertama yakni 15 persen. Menariknya, angka tersebut terus bergerak naik secara real time. Per pertengahan April, realisasi BPHTB bahkan sudah menembus kisaran Rp2,1 miliar.
Kenaikan ini menunjukkan aktivitas transaksi properti masih cukup tinggi di tengah kondisi fiskal yang dinamis. Natalia menyebut, tingginya capaian BPHTB tidak lepas dari meningkatnya minat investasi dan pembangunan perumahan di Bontang.
Banyak pihak dari luar daerah mulai masuk dan melakukan ekspansi, baik untuk bisnis maupun hunian. “Penjualan masih tinggi di triwulan pertama. Ini karena banyak pendatang yang masuk, termasuk yang memanfaatkan posisi Bontang sebagai daerah penyangga IKN,” ucapnya.
Selain itu, pembangunan kawasan perumahan baru juga ikut mendorong transaksi. Meski beberapa proyek masih dalam tahap administrasi dan belum sepenuhnya tercatat dalam BPHTB, potensi penerimaan ke depan dinilai cukup besar.
Namun demikian, Natalia menegaskan karakteristik BPHTB cenderung fluktuatif. Penerimaan sangat bergantung pada jumlah transaksi yang terjadi di lapangan.
“Ke depan masih fluktuatif, tapi ada kecenderungan naik. Selama transaksi jual beli meningkat, BPHTB juga akan ikut terdorong,” tutur dia.
Untuk memaksimalkan pemantauan, Bapenda tengah mengembangkan sistem pelaporan berbasis real time yang akan terintegrasi dalam super apps pemerintah daerah. Dengan sistem ini, perkembangan penerimaan BPHTB dapat dipantau setiap hari.
“Kalau datanya real time, kita bisa langsung lihat pergerakan dan ambil kebijakan lebih cepat,” terangnya.
Dengan tren positif di awal tahun, Bapenda optimistis target BPHTB 2026 dapat tercapai, seiring pertumbuhan sektor properti dan meningkatnya mobilitas penduduk ke wilayah Bontang. (*)
Editor : Ismet Rifani