KALTIMPOST.ID, BONTANG - Lonjakan harga Dexlite dari sekitar Rp14.500 menjadi Rp24.150 per liter dapat memicu praktik penimbunan hingga pengetapan solar subsidi.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengingatkan potensi penyalahgunaan solar subsidi di tengah kenaikan harga bahan bakar non-subsidi tersebut.
“Dengan selisih harga yang cukup tinggi, tentu potensi penyalahgunaan akan meningkat. Ini yang harus diwaspadai bersama,” kata Andi Faiz, Selasa (28/4).
Situasi ini diperparah dengan dialihkannya kuota solar subsidi di beberapa SPBU di Bontang. Kondisi ini menyebabkan antrean panjang kendaraan, terutama truk angkutan barang.
Baca Juga: 102 Pekerja Tambang Kena PHK, Disnaker Bontang Siapkan Skema Penempatan dan Pelatihan
Menurutnya, Pemkot Bontang harus segera mengambil langkah tegas. Melalui koordinasi dengan aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk mengawasi distribusi BBM.
Ia menekankan pentingnya pengawasan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kondisi untuk keuntungan pribadi. “Jangan sampai ada oknum yang bermain di tengah situasi sulit ini. Harus ada pengawasan ketat,” ucapnya.
Selain itu, ia juga mendorong evaluasi kebijakan distribusi BBM, termasuk kemungkinan menghidupkan kembali sistem antrean terpusat yang pernah diterapkan sebelumnya.
DPRD menilai, jika sistem lama terbukti efektif, maka tidak ada salahnya untuk diterapkan kembali dengan penyesuaian kondisi saat ini. “Kalau dulu pernah berhasil, tinggal direplikasi saja dengan koordinasi yang lebih baik,” tutur dia.
Ia juga menegaskan DPRD siap mengusulkan penambahan kuota solar subsidi ke Pertamina, asalkan didukung data akurat mengenai kebutuhan masyarakat.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas distribusi BBM dan mencegah dampak lanjutan terhadap sektor ekonomi, khususnya transportasi dan logistik di Bontang. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo