KALTIMPOST.ID, BONTANG - Antrean panjang kendaraan, khususnya truk, di sejumlah SPBU di Kota Bontang mendapat perhatian serius DPRD.
Anggota Komisi B DPRD Bontang, Suharno, mengatakan pihaknya akan mendorong pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas persoalan tersebut secara menyeluruh.
Menurutnya, fenomena antrean BBM subsidi saat ini tidak hanya didominasi kendaraan proyek, tetapi juga kendaraan pribadi berbahan bakar diesel. Hal ini memperlihatkan adanya tekanan besar terhadap ketersediaan BBM subsidi di lapangan.
“Masalah ini menyangkut lintas komisi. Komisi C berkaitan dengan distribusi dan antrean di SPBU, sedangkan Komisi B melihat dari sisi kuota dan kebijakan ekonomi. Karena itu, kami usulkan rapat gabungan,” kata Suharno.
Politikus PKS ini mengungkapkan, salah satu penyebab utama membludaknya antrean adalah pengalihan kuota BBM subsidi. Selain itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi yang cukup signifikan juga menjadi faktor pemicu.
Selisih harga yang mencapai hampir Rp10 ribu per liter membuat banyak pengguna beralih ke BBM subsidi. “Kalau selisihnya terlalu jauh, masyarakat pasti memilih yang lebih murah. Akibatnya, tekanan ke BBM subsidi makin tinggi,” ucapnya.
Suharno juga menyoroti potensi adanya praktik pengetapan atau penyalahgunaan BBM subsidi. Ia menilai kondisi disparitas harga yang tinggi membuka peluang terjadinya praktik tersebut di lapangan. “Ini sulit dihindari kalau pengawasannya tidak ketat, apalagi dengan selisih harga yang besar,” tutur dia.
Untuk itu, DPRD berencana mengundang pihak terkait dalam RDP, termasuk Pertamina dan OPD teknis, guna mencari solusi konkret. Salah satu langkah yang akan didorong adalah pengajuan tambahan kuota BBM subsidi untuk Kota Bontang.
Baca Juga: Sawit Masih Jadi Raja di Bumi Etam: 219 Perusahaan Mendominasi, Terpusat di Kutai Timur
“Kalau memang datanya menunjukkan kekurangan, DPRD bersama pemerintah daerah akan mengusulkan penambahan kuota,” terangnya.
Selain membahas kuota, evaluasi distribusi dan pengawasan di SPBU juga akan menjadi fokus dalam RDP tersebut. DPRD ingin memastikan BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.
RDP dijadwalkan digelar dalam waktu dekat setelah agenda internal DPRD, seperti rapat paripurna dan persiapan masa reses selesai. “Kami ingin persoalan ini segera ditangani agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan sektor ekonomi di Bontang,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo