BONTANG - Rencana penambahan rombongan belajar (rombel) di SMA negeri di Kota Bontang menuai sorotan. Asosiasi Sekolah Swasta (ASTA) Bontang secara tegas menyatakan penolakan karena kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan sekolah swasta.
Ketua ASTA Bontang, Andi Suharman, mengatakan peningkatan jumlah rombel di sekolah negeri otomatis akan memperbesar daya tampung siswa. Kondisi itu dikhawatirkan membuat sekolah swasta semakin kehilangan peserta didik.
“Kalau rombel negeri ditambah, otomatis daya tampung meningkat. Siswa pasti lebih banyak terserap ke sana dibanding ke swasta,” kata Andi.
Ia menilai, kebijakan tersebut berpotensi memicu efek domino. Sekolah negeri lain bisa saja mengikuti langkah serupa, sehingga persaingan menjadi tidak seimbang. Dampaknya, sekolah swasta akan semakin kesulitan memenuhi kuota siswa.
Andi juga menyoroti dampak lanjutan terhadap tenaga pendidik, khususnya di SMA dan SMK swasta yang berada di bawah kewenangan Pemprov Kaltim. Ia menjelaskan, terdapat aturan bahwa sekolah dengan jumlah siswa di bawah 60 orang tidak akan mendapatkan insentif.
“Kalau siswa berkurang, sekolah tidak memenuhi syarat. Otomatis guru tidak mendapat insentif, bahkan bisa berujung pada pengurangan tenaga pengajar,” ucapnya.
Bahkan, sebelum kebijakan tersebut resmi diterapkan, dampaknya disebut sudah mulai terasa. Tiga sekolah swasta di Bontang dilaporkan terdampak, yakni SMK Monamas, SMK Galilea, dan SMK Tunas Bangsa.
Selain itu, ASTA juga menyoroti ketimpangan insentif antara guru swasta dan negeri. Saat ini, guru SMA dan SMK swasta menerima insentif sebesar Rp1 juta dari pemerintah provinsi.
Sementara guru di bawah pemerintah daerah seperti SD dan SMP bisa menerima hingga Rp2 juta dari berbagai skema bantuan.
“Totalnya bisa Rp2 juta. Kami seakan tidak dilirik, padahal perjuangan kami sama,” tutur dia.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris MKKS Bontang yang juga Kepala SMAN 2 Bontang, Suyanik, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa penambahan rombel di SMA Negeri 2 bukan kebijakan baru dan tidak serta-merta berdampak pada sekolah swasta.
Menurutnya, jumlah rombel yang diterima setiap tahun bersifat dinamis, tergantung jumlah lulusan siswa di sekolah tersebut.
“Kalau yang lulus 6 kelas, biasanya kami terima 6. Kalau lulus 7, kami terima 7. Itu sudah pola yang terjadi setiap tahun,” terangnya.
Namun untuk tahun ajaran 2026/2027, meskipun jumlah lulusan hanya 6 kelas, SMAN 2 tetap membuka 7 rombel. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi riil yang tercatat dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Baca Juga: RSUD Taman Husada Bontang Hadirkan Dokter Urologi, Mulai Buka Pelayanan Bulan Depan
Saat ini, SMAN 2 Bontang memiliki total 21 ruang kelas, setelah adanya pembangunan tiga ruang kelas baru pada 2024 melalui APBD Kaltim. Sebelumnya, jumlah rombel masih 20 sehingga terjadi ketidaksinkronan data.
“Supaya sinkron antara jumlah ruang kelas dan rombel, maka tahun ini kami menerima 7 kelas. Jadi totalnya menjadi 21 rombel sesuai fasilitas yang ada,” sebutnya.
Ia juga menegaskan bahwa kondisi menerima 7 rombel bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, SMA Negeri 2 Bontang kerap menerima jumlah tersebut tanpa menimbulkan dampak signifikan terhadap sekolah swasta.
“Secara logika tidak mempengaruhi, karena ini sudah sering terjadi sebelumnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa rencana jumlah rombel untuk SMA negeri di Bontang telah dibahas bersama Dinas Pendidikan. Dalam draf awal, SMA Negeri 1, 2, dan 3 Bontang direncanakan menerima masing-masing 7 rombel, meski masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi.
“Masih berproses di biro hukum. Jadi kita tunggu saja keputusan finalnya,” ujarnya.
Suyanik berharap polemik ini tidak berkembang menjadi kesalahpahaman di masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil telah mempertimbangkan kebutuhan riil sekolah dan sistem yang berlaku.
Editor : Muhammad Ridhuan