KALTIMPOST.ID, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat upaya menekan angka stunting di wilayahnya.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa penanganan stunting harus menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ia memberikan perhatian khusus pada tingginya angka stunting di beberapa wilayah, padahal Bontang dikenal sebagai daerah dengan keberadaan perusahaan-perusahaan besar.
Baca Juga: Pemprov Kaltim Bangun SMA/SMK Baru di Balikpapan Tahun Ini, Cek Lokasinya!
"Sangat ironis melihat Kota Bontang masih memiliki angka stunting, sementara banyak perusahaan besar beroperasi di sini. Ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk melakukan intervensi melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)," ujar Neni saat menghadiri Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan III DPRD Kota Bontang, Rabu (13/5/2026).
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 tersebut, Kelurahan Bontang Lestari tercatat memiliki prevalensi stunting tertinggi, yakni mencapai 22,71 persen dengan 124 balita. Kelurahan Guntung menyusul di posisi kedua dengan prevalensi 21,78 persen atau sebanyak 83 balita.
Data sebaran balita stunting di wilayah lainnya meliputi Kelurahan Loktuan sebanyak 190 balita, Tanjung Laut 147 balita, Tanjung Laut Indah 146 balita, Berebas Tengah 117 balita, Api-Api 112 balita, Gunung Elai 107 balita, Gunung Telihan 99 balita, Belimbing 93 balita, Berbas Pantai 80 balita, Bontang Baru 74 balita, Satimpo 51 balita, Bontang Kuala 45 balita, dan Kanaan sebanyak 21 balita.
Baca Juga: Kejari Samarinda Musnahkan Sabu, Ganja, Miras Cap Tikus, dan Uang Palsu
Neni menginstruksikan seluruh lurah, pengurus RT, kader kesehatan, hingga pihak swasta untuk melakukan intervensi serius di lapangan. Menurutnya, jumlah anak yang masuk dalam kategori stunting seharusnya bisa ditangani jika semua pihak bergerak selaras.
"Persoalan ini harusnya bisa diselesaikan karena jumlahnya tinggal ratusan anak saja. Mari kita evaluasi dan intervensi bersama-sama," ucapnya.
Secara khusus, Neni menyoroti kondisi di Kelurahan Guntung yang berada dekat dengan kawasan industri. Ia menargetkan angka 83 balita stunting di wilayah tersebut harus tuntas pada tahun ini melalui dukungan perusahaan sekitar.
Meskipun masih ditemukan angka yang cukup tinggi di beberapa titik, secara akumulatif prevalensi stunting di Kota Bontang menunjukkan tren penurunan yang positif. Pada tahun 2024, prevalensi stunting berada di angka 20 persen, kemudian turun menjadi 17 persen pada 2025. Bahkan, berdasarkan data per November 2025, angka tersebut menyusut menjadi 15,69 persen.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Bontang menggencarkan Gerakan Masyarakat Melawan Stunting. Program ini mencakup pemberian bantuan makanan bergizi senilai Rp25 ribu per hari untuk setiap balita stunting selama 56 hari. Evaluasi berkala juga dilakukan dengan memantau perkembangan fisik anak secara detail.
Neni menegaskan bahwa lurah harus memahami kondisi riil di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tempat tinggal setiap anak yang terdeteksi stunting.
Baca Juga: Hadapi Ancaman El Nino, LPM Klandasan Ulu dan Asrama TNI Sinergi Sediakan Sumur Bor
Dia mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan ini bukan semata-mata mengejar penghargaan fiskal, melainkan investasi jangka panjang demi masa depan anak-anak di Kota Bontang.
"Tugas kita adalah menyelamatkan masa depan anak-anak Bontang demi menyongsong Indonesia Emas 2045," tutupnya. (*)