KALTIMPOST.ID, BONTANG - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kota Bontang menembus angka Rp 282 miliar pada tahun anggaran 2025. Di tengah pembatalan sejumlah proyek multiyears dan ancaman penurunan APBD 2027, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan tingginya Silpa bukan disebabkan gagalnya program pemerintah, melainkan efek efisiensi anggaran hingga masuknya dana transfer pada akhir tahun.
Menurut dia, angka tersebut bukan semata-mata berasal dari program yang gagal dilaksanakan, melainkan dipengaruhi efisiensi anggaran hingga masuknya dana transfer daerah pada akhir tahun. Neni menjelaskan, sebagian besar Silpa terbentuk akibat kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah sepanjang tahun berjalan.
Selain itu, terdapat dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi yang baru masuk menjelang akhir tahun anggaran sehingga tidak sempat dimanfaatkan.
“Tidak mungkin Rp 265 miliar itu semuanya berasal dari kegiatan yang tidak terlaksana. Rata-rata karena efisiensi, kemudian ada dana transfer daerah yang masuk di akhir tahun, termasuk pajak dan lain sebagainya sehingga Silpa-nya menjadi Rp 260 sekian miliar,” kata Neni.
Dia menegaskan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) sejatinya telah memasukkan kebutuhan anggaran sesuai rencana kerja. Namun pencairan anggaran dilakukan secara bertahap per triwulan sehingga pelaksanaannya tidak selalu sesuai target awal.
“Setiap OPD itu memasukkan angka kebutuhan anggaran. Tetapi pelaksanaannya belum tentu sesuai harapan karena pencairannya bertahap. Jadi bukan berarti ada masalah besar dalam perencanaan,” ucapnya.
Neni juga menyinggung adanya dana kurang salur yang hingga kini masih menunggu kejelasan regulasi pemerintah pusat. Nilainya disebut mencapai Rp 402 miliar dan sangat menentukan postur APBD Kota Bontang 2027.
Baca Juga: Soroti Konflik Lahan, Film Pesta Babi Disebut Cerminan Dinamika IKN
Menurut dia, hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu keluarnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Meski Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sudah terbit, namun karena KMK belum keluar, dana tersebut belum bisa dimasukkan dalam rancangan APBD 2027.
“Kalau memang dana kurang salur itu tidak masuk, maka APBD Kota Bontang kemungkinan tinggal Rp 1,6 triliun saja,” tutur dia. Kondisi tersebut membuat pemerintah kota harus melakukan penyesuaian prioritas anggaran. Salah satu dampaknya adalah pembatalan sejumlah program multiyears.
Neni menegaskan, dirinya tidak ingin mengambil opsi utang demi menjalankan proyek-proyek besar. Menurut dia, anggaran yang tersedia harus diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
“Saya tidak mau berutang. Bisa saja program itu dijalankan dengan skema utang, tetapi masih banyak prioritas lain seperti infrastruktur dasar, kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan peningkatan SDM,” terangnya.
Dia memastikan sektor pendidikan tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Alokasi anggaran pendidikan disebut akan tetap mengikuti ketentuan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBD.
Selain proyek multiyears, sejumlah kegiatan lain juga dipastikan mengalami penyesuaian. Salah satunya rencana pemasangan Allumunium Composite Panel (ACP) di Kantor Wali Kota Bontang yang sementara ditunda. “Kalau memang belum prioritas, kita lakukan yang penting-penting dulu. Termasuk pemeliharaan sederhana saja,” terangnya.
Baca Juga: Praktik BBM Ilegal di Kutim Terungkap, Empat Tersangka Diamankan
Meski menghadapi tantangan fiskal, Neni memastikan kondisi keuangan Kota Bontang masih relatif aman karena pemerintah daerah tidak memiliki utang kepada pihak ketiga. “Keuntungan Bontang itu karena kita tidak punya utang kepada pihak ketiga. Banyak daerah lain yang masih memiliki beban utang sehingga mengalami defisit,” sebutnya.
Neni berharap seluruh OPD dapat lebih cermat dalam menyusun program dan perencanaan agar penggunaan anggaran semakin efektif di tengah ketidakpastian pendapatan daerah. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo