KALTIMPOST.ID-Komisi A DPRD Bontang melakukan kunjungan lapangan ke Autis Center, Jalan Tenis, Selasa (19/5/2026). Hal ini dilakukan seiring meningkatnya jumlah anak berkebutuhan khusus di Kota Bontang yang menjadi perhatian serius DPRD.
Sekretaris Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal, menilai perlu ada langkah komprehensif untuk menangani persoalan autisme, mulai dari penelitian dampak lingkungan industri, penguatan fasilitas terapi, hingga perluasan sekolah inklusi di daerah.
Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan dan dialog bersama tenaga pendamping terapi serta pihak terkait di salah satu pusat layanan terapi anak di Bontang. Menurut Saeful, fenomena meningkatnya jumlah anak dengan gangguan spektrum autisme perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak.
Ia menilai perlu adanya kajian ilmiah terkait kemungkinan hubungan antara faktor lingkungan dan pertumbuhan industri dengan munculnya kasus autisme di sejumlah wilayah di Kota Bontang.
“Perlu penelitian mendalam apakah ada korelasi antara perkembangan industri dengan meningkatnya jumlah anak autis. Ini tidak bisa disimpulkan begitu saja, tetapi harus dikaji secara akademis,” kata Saeful.
Selain itu, ia juga menyinggung pola konsumsi makanan yang mengandung bahan tambahan seperti MSG yang disebut perlu dikaji lebih lanjut kaitannya dengan perkembangan saraf anak. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat, khususnya kaum ibu, menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan.
Politikus PKS ini menegaskan, penanganan anak autis tidak hanya bergantung pada terapi medis, tetapi juga membutuhkan dukungan lingkungan dan keluarga. Ia meminta para orang tua untuk tidak merasa minder atau malu memiliki anak berkebutuhan khusus.
“Yang paling penting orang tua jangan malu. Anak-anak ini masih memiliki harapan besar untuk berkembang. Dengan terapi yang tepat, kapasitas intelektual dan moral mereka bisa meningkat,” ucapnya.
Ia menjelaskan, orang tua juga perlu mendapatkan pelatihan agar pola pengasuhan di rumah selaras dengan metode terapi yang diterapkan oleh guru maupun tenaga pendamping di pusat terapi.
Dalam kesempatan itu, Saeful turut menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas terapi yang ada saat ini. Dari 19 anak yang menjalani terapi, hanya terdapat tiga guru pendamping yang bertugas. Kondisi tersebut dinilai belum ideal dibanding kebutuhan pelayanan di lapangan.
“Ini artinya perlu dukungan anggaran yang lebih besar. DPRD memiliki tugas untuk mendorong penguatan SDM dan fasilitas agar pelayanan terapi bisa lebih maksimal,” tutur dia.
Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak memandang rendah anak-anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, persoalan autisme harus ditangani secara menyeluruh, mulai dari regulasi, penguatan fasilitas, dukungan anggaran, hingga edukasi sosial kepada masyarakat. (riz)
Editor : Muhammad Rizki