KALTIMPOST.ID-Program sekolah rakyat di Kota Bontang mulai bergerak menuju tahap pembangunan. Pemkot memastikan lahan seluas 8 hektare sudah disiapkan lengkap dengan proses pematangan lahan.
Namun, proyek yang ditarget pusat mulai berjalan tahun ini itu masih menunggu dokumen Detail Engineering Design (DED) dari Kementerian Sosial. Wali Kota Neni Moerniaeni mengatakan, pemkot telah menuntaskan sebagian besar kewajiban administrasi untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Bontang. Mulai dari kesiapan lahan hingga pendataan calon siswa dari keluarga miskin.
“Land clearing sudah selesai. Tanggung jawab pemerintah daerah itu pematangan lahan dan menyiapkan lahan seluas 8 hektare,” kata Neni saat diwawancarai, Rabu (20/5/2026). Menurutnya, Pemkot juga telah memasukkan data calon peserta didik dari kategori desil 1 sampai desil 5. Total sementara yang disiapkan mencapai sekitar 600 siswa. “Data murid sudah kita masukkan. Targetnya sekitar 600 siswa dari desil 1 sampai 5,” ucapnya.
Namun, pembangunan fisik belum bisa dimulai sepenuhnya lantaran pemerintah pusat belum menyerahkan DED. Dokumen itu menjadi dasar untuk penyusunan UKL-UPL hingga Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
“DED-nya belum ada dari pusat. Itu dasarnya untuk kita mengeluarkan UKL-UPL dan Andalalin. Tidak mungkin kita kerja tanpa tahu posisi gedung, aula, ruang belajar dan lainnya,” tutur dia.
Meski demikian, Neni memastikan pemkot tetap siap mengejar target pembangunan apabila dokumen dari pusat segera diterbitkan. Menurut dia, seluruh tugas daerah telah dikerjakan sesuai porsi kewenangan.
“Kalau pusat sudah kasih, kita siap jalan. Tugas-tugas kita sudah dilakukan,” terangnya. Selain sekolah rakyat, pemkot juga tengah memproses pengembangan kawasan Bulog. Neni menyebut progres administrasi sudah memasuki tahap akhir.
“Pertek sudah selesai, tinggal KKPR. Nanti sertifikatnya keluar dan BPTHTB dibayar Bulog. Insyaallah tahun ini bisa segera dibangun,” sebutnya.
Dalam skema Sekolah Rakyat, pemerintah pusat nantinya juga akan menangani kebutuhan infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik PLN dan layanan PDAM. Pemkot hanya fokus pada penyediaan lahan dan dokumen pendukung. “Kalau PLN dan PDAM dari sana semua, bukan dari kita,” pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki