KALTIMPOST.ID-Pemkot Bontang berencana menggandeng perusahaan melalui forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) guna memperkuat penanganan stunting di daerah. Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan, kolaborasi tersebut diperlukan karena penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Menurutnya, setelah proses timbang serentak dan pemutakhiran data selesai dilakukan pada Juni mendatang, pemerintah akan memetakan kelompok masyarakat yang sudah mendapatkan intervensi dan yang belum tersentuh bantuan. “Nanti data dari enam Puskesmas dan 15 kelurahan dipusatkan di Bappeda.
Setelah dipetakan, mana yang belum mampu diintervensi pemerintah akan kami komunikasikan melalui forum TJSL,” kata pejabat yang akrab disapa AH ini. Ia menjelaskan, penanganan stunting saat ini tidak hanya menyasar balita, tetapi juga kelompok rentan lain seperti ibu hamil, ibu nifas, calon pengantin, dan baduta. Selain persoalan gizi, Pemkot juga menemukan sejumlah faktor lain yang turut memengaruhi tingginya risiko stunting, seperti sanitasi yang buruk, keterbatasan air bersih, hingga fasilitas WC yang belum memadai.
Baca Juga: Neni Moerniaeni Minta Camat hingga RT di Bontang Petakan Keluarga Berisiko Stunting
“Nah tadi kami bahas mana sanitasi yang belum baik, mana air bersih yang belum tersedia, mana WC yang belum ada. Semua itu ikut menyumbang stunting,” ucapnya. Karena itu, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dilibatkan dalam tim percepatan penanganan stunting. Di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DP3AKB, PUPR hingga Perkim.
AH menegaskan, seluruh kebijakan penanganan stunting nantinya berbasis data. Pemerintah tidak ingin lagi menjalankan program tanpa pemetaan yang jelas. “Data itu penting supaya intervensinya tepat sasaran. Mana yang sudah ditangani pemerintah, mana yang perlu dukungan perusahaan, semua harus jelas,” tegasnya.
Selain menggandeng perusahaan, Pemkot juga berencana memperkuat edukasi masyarakat dengan melibatkan tokoh agama dan tenaga psikologi. Langkah tersebut dilakukan karena masih ada masyarakat yang enggan melakukan imunisasi maupun pemeriksaan kesehatan anak. “Kami ingin masyarakat sadar bahwa kesehatan anak itu penting. Jadi nanti pendekatannya tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga tokoh agama dan pihak lain,” pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki