KALTIMPOST.ID, BONTANG - Longsor yang kembali terjadi di RT 1, Kelurahan Kanaan, saat hujan deras mengguyur Kota Bontang beberapa waktu lalu mendapat sorotan tajam dari DPRD Bontang.
Sekretaris Komisi C DPRD Bontang, Joni Alla' Padang, menilai kejadian yang terus berulang tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memperkuat langkah mitigasi bencana dan tidak hanya mengandalkan penanganan darurat di lapangan.
Menurut Joni, peristiwa longsor di kawasan Kanaan menunjukkan masih adanya titik rawan bencana yang membutuhkan perhatian lebih serius. Ia menegaskan, pemerintah perlu memastikan ketersediaan anggaran dan program mitigasi yang mampu memberikan solusi jangka panjang bagi warga terdampak.
“Kami melihat kejadian ini menunjukkan adanya wilayah yang mengalami kerawanan bencana dan seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah,” kata Joni saat menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6/2026).
Baca Juga: Anak Panti Asuhan di Balikpapan Meninggal Diduga Akibat Penganiayaan, Polisi Selidiki Kasus
Politikus PDI Perjuangan tersebut mempertanyakan sejauh mana alokasi anggaran mitigasi bencana telah disiapkan pemerintah daerah. Menurutnya, upaya penanganan darurat memang sudah dilakukan, namun kejadian serupa masih terus berulang sehingga diperlukan solusi yang lebih permanen.
Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi catatan penting dalam pembahasan anggaran daerah. DPRD, kata dia, akan menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi dalam proses penyusunan program pembangunan ke depan.
“Kami berharap pemerintah dapat menjelaskan apakah sudah ada alokasi anggaran mitigasi bencana untuk penanganan lanjutan. Karena jika hanya penanganan sementara, potensi kejadian serupa akan terus terjadi,” ucapnya,.
Joni menegaskan masyarakat saat ini menunggu langkah nyata pemerintah dalam menjamin keamanan dan keselamatan warga, terutama yang tinggal di kawasan rawan longsor. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya diukur dari banyaknya program atau laporan yang dibuat, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Tak Perlu Antre, Bayar Pajak Kendaraan di Kaltim Kini Bisa dari HP hingga Bus Keliling
Ia juga mengingatkan agar semua pihak tidak terjebak pada upaya mencari siapa yang harus disalahkan atas kejadian tersebut. Fokus utama, kata dia, adalah menghadirkan solusi konkret untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
“Kita tidak sedang mencari siapa yang salah. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespons setiap kejadian yang menimbulkan kerawanan bagi masyarakat,” tutur dia.
Ia meyakini tanpa langkah mitigasi yang maksimal, longsor di RT 1 Kelurahan Kanaan berpotensi kembali terjadi ketika curah hujan tinggi. Karena itu, ia mendorong pemerintah segera mempercepat program penanganan dan penguatan infrastruktur di kawasan rawan bencana tersebut.
“Ketika hujan deras kembali turun, potensi kejadian yang sama bisa terulang. Karena itu mitigasi harus menjadi prioritas agar masyarakat merasa aman dan terlindungi,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo