KALTIMPOST.ID, BONTANG – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai berdampak pada sejumlah layanan publik di Kota Bontang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang mengakui biaya operasional yang meningkat berpotensi memengaruhi layanan sedot tinja hingga kegiatan normalisasi drainase.
Kepala Dinas PUPRK Bontang, Much Cholis Edi Prabowo, mengatakan kenaikan harga BBM dalam beberapa waktu terakhir cukup membebani operasional unit pelayanan di bawah instansinya. Salah satu layanan yang paling terdampak ialah penyedotan tinja yang dikelola UPT Air Limbah Domestik.
Menurutnya, anggaran BBM yang tersedia saat ini diperkirakan hanya mampu mendukung operasional sekitar satu bulan ke depan. Setelah itu, pihaknya harus melakukan penyesuaian agar pelayanan tetap berjalan.
“Yang terasa sekali itu di layanan sedot tinja. Dengan kondisi sekarang, kemungkinan dalam satu bulan ke depan anggaran yang tersedia sudah habis. Sementara permohonan layanan dari masyarakat terus berjalan,” ujar Bowo.
Ia menjelaskan, kebutuhan BBM untuk layanan penyedotan tinja bersifat dinamis karena bergantung pada jumlah permintaan masyarakat. Di sisi lain, layanan tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui retribusi.
Dampak kenaikan BBM juga dirasakan pada operasional alat berat dan kendaraan yang digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur. Termasuk armada yang dikerahkan dalam kegiatan normalisasi drainase dan penanganan saluran air di berbagai wilayah Kota Bontang.
Bowo mengungkapkan, hingga saat ini belum ada opsi penambahan anggaran operasional. Berdasarkan informasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), seluruh organisasi perangkat daerah diminta mengoptimalkan anggaran yang telah tersedia.
“Informasinya tidak ada tambahan anggaran. Jadi kami harus menggunakan alokasi yang ada sekarang dan melakukan penyesuaian prioritas kegiatan,” katanya.
Kondisi tersebut dipastikan berpengaruh terhadap intensitas normalisasi drainase yang selama ini rutin dilakukan berdasarkan usulan dari kelurahan. Padahal, kebutuhan normalisasi saluran cukup tinggi untuk mengantisipasi genangan dan banjir saat musim hujan.
Baca Juga: Komisi IV DPRD Kaltim Kritik Pemprov Akibat Biarkan OPD Strategis Dipimpin Plt Terlalu Lama
Menurut Bowo, dalam kondisi normal kegiatan normalisasi dapat dilakukan beberapa kali dalam sebulan sesuai tingkat urgensi. Namun, meningkatnya biaya operasional membuat pelaksanaannya harus lebih selektif.
“Permohonan dari kelurahan itu banyak sekali. Tetapi dengan kondisi sekarang kami harus benar-benar selektif dalam menentukan prioritas penanganan,” tuturnya.
PUPRK Bontang akan memfokuskan anggaran pada lokasi yang paling mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap keselamatan serta aktivitas masyarakat. Langkah ini diambil agar layanan publik tetap berjalan meski di tengah keterbatasan anggaran operasional.
Editor : Ery Supriyadi