BONTANG – Pembayaran honor tenaga outsourcing di sejumlah SMA negeri Kota Bontang hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Meski pemerintah mulai mencairkan tunggakan honor, masih terdapat tenaga keamanan dan kebersihan yang baru menerima pembayaran untuk satu hingga tiga bulan dari total tunggakan empat bulan.
Kondisi tersebut menyusul keluhan sejumlah tenaga outsourcing yang mengaku belum memperoleh seluruh hak mereka. Sebagian pekerja bahkan mempertanyakan rincian pembayaran karena nominal dan jumlah bulan yang diterima berbeda-beda.
Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Bontang, Suyanik, menjelaskan perbedaan pembayaran terjadi akibat perubahan mekanisme pendanaan setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Pada awal tahun, pembayaran honor tenaga outsourcing masih ditanggung perusahaan penyedia jasa. Namun, perusahaan hanya mampu membayarkan honor selama dua bulan. Selanjutnya, pembayaran dialihkan ke masing-masing sekolah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
"Awalnya outsourcing hanya mampu membayar dua bulan. Selanjutnya pembayaran tenaga kebersihan dan sekuriti dilakukan oleh sekolah menggunakan dana Bosda," ujarnya, Jumat (17/7).
Baca Juga: Gaji Petugas Outsourcing SMA-SMK Bontang Cair, Pegawai Pertanyakan Nominal dan Kekurangan Pembayaran
Menurut Suyanik, nominal honor yang diterima setiap tenaga outsourcing tidak sama karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran Bosda di masing-masing sekolah.
Untuk tenaga keamanan, honor berkisar antara Rp4,1 juta hingga Rp4,2 juta per bulan. Sementara tenaga kebersihan menerima sekitar Rp3,75 juta hingga Rp3,8 juta per bulan.
"Angkanya memang disesuaikan dengan kemampuan anggaran sekolah," katanya.
Ia menjelaskan besaran Bosda yang diterima sekolah bergantung pada jumlah peserta didik sehingga kemampuan pembayaran setiap sekolah berbeda.
Akibatnya, proses pencairan juga tidak berlangsung serentak. Hingga kini masih terdapat sekolah yang baru membayarkan honor untuk satu bulan, yakni Maret, sementara sekolah lain sudah mampu membayarkan hingga tiga bulan.
Kondisi tersebut membuat banyak tenaga outsourcing mempertanyakan kepastian pembayaran sisa tunggakan. Mereka berharap pemerintah maupun pihak sekolah dapat memberikan rincian yang jelas mengenai bulan yang telah dibayarkan beserta nominal yang diterima agar tidak menimbulkan kebingungan.
Suyanik mengakui hingga saat ini Cabang Dinas Pendidikan Wilayah belum memiliki rincian pembayaran per sekolah karena data yang diterima masih bersifat global sesuai mekanisme pencairan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Meski demikian, pihak sekolah terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar proses pembayaran honor tenaga keamanan dan kebersihan dapat segera diselesaikan.
"Kami berharap seluruh kekurangan pembayaran bisa segera direalisasikan sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi tenaga outsourcing yang selama ini tetap menjalankan tugasnya di sekolah," pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan