BONTANG- Pemkot Bontang mulai menyusun tahapan administrasi setelah terbitnya keputusan Menteri Sosial yang menetapkan pembangunan Sekolah Rakyat di kota ini. Meski proyek fisik diperkirakan bernilai lebih dari Rp200 miliar, masih ada sejumlah dokumen perizinan yang harus dituntaskan sebelum konstruksi dimulai.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris memastikan, penetapan dari Kementerian Sosial menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk melanjutkan proses pembangunan melalui Kementerian Pekerjaan Umum. "Setelah ada keputusan Menteri Sosial, proses berikutnya langsung berjalan, termasuk tahapan menuju pembangunan oleh Kementerian PUPR," kata pejabat yang akrab disapa AH ini, Kamis (30/7/2026).
Ia menjelaskan, Pemkot telah membentuk tim percepatan yang dipimpin Asisten I Setda Bontang Basuki sebagai ketua pelaksana. Tim tersebut bertugas membagi pekerjaan kepada setiap perangkat daerah agar seluruh persyaratan dapat diselesaikan sesuai target.
Menurut AH, saat ini fokus utama pemerintah berada pada penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Kedua dokumen itu menjadi tahapan yang paling mendesak sebelum pembangunan dimulai.
"Yang sedang kami kejar sekarang AMDAL lingkungan dan Andalalin. Itu yang harus segera diproses," ucapnya.
Ia memperkirakan proses penyusunan dokumen tersebut mulai berjalan pada September mendatang melalui dukungan anggaran pemerintah daerah. Penyelesaiannya diharapkan memakan waktu sekitar dua bulan. "Mudah-mudahan dalam dua bulan bisa selesai sehingga tahapan berikutnya tidak terlambat," tutur dia.
Sementara itu, untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), AH mengatakan pengurusannya dapat dilakukan secara paralel seiring pelaksanaan pembangunan. Selain aspek administrasi, Pemkot juga mulai memproses tahapan hibah dan penyerahan aset kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat.
AH menyebut nilai investasi pembangunan diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 miliar berdasarkan informasi awal yang diterima pemerintah daerah. "Informasi awalnya sekitar Rp200 miliar lebih. Yang penting sekarang seluruh persyaratan daerah kami tuntaskan lebih dulu," katanya.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat bukan hanya soal pembangunan gedung, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah mengatasi persoalan kemiskinan. Program tersebut diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Kalau anak-anak dari keluarga desil satu dan dua masuk Sekolah Rakyat, keluarganya juga berpeluang mendapat berbagai program perlindungan sosial dari pemerintah pusat seperti PKH, bantuan ekonomi hingga perbaikan rumah. Dampaknya bukan hanya pendidikan, tetapi juga kesejahteraan keluarga," pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani