KALTIMPOST.ID,BONTANG – Ruang fiskal Kota Bontang pada 2027 diperkirakan semakin sempit. Pendapatan daerah diproyeksikan hanya mencapai Rp1,953 triliun atau turun 31,39 persen dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2025.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Bontang dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan pemerintah memilih menggunakan proyeksi pendapatan yang realistis daripada menetapkan target tinggi yang belum memiliki kepastian.
“Kita tidak ingin membiayai program dengan uang yang belum jelas kepastiannya,” ujar Agus Haris saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan III DPRD Bontang, Selasa (4/8/2026).
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.953.482.433.585. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp390,13 miliar atau 19,97 persen dari total pendapatan.
Sementara itu, pendapatan transfer masih menjadi penopang utama keuangan daerah dengan proyeksi sebesar Rp1,534 triliun atau 78,55 persen dari total pendapatan. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan mencapai Rp28,81 miliar atau 1,47 persen.
Besarnya porsi pendapatan transfer menunjukkan Kota Bontang masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Meski demikian, Pemkot Bontang akan terus memperkuat PAD tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
Berbagai langkah yang disiapkan meliputi pembenahan data pajak dan retribusi, kemudahan sistem pembayaran, peningkatan kualitas pelayanan, penagihan piutang yang masih berpotensi ditagih, serta optimalisasi aset daerah dan kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD).
Baca Juga: 5 Contoh Pidato Hari Dharma Wanita Nasional 2026 untuk Berbagai Acara
Menurut Agus Haris, kondisi fiskal pada 2027 menuntut pemerintah lebih disiplin dalam menentukan program prioritas. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat dan pembangunan terus meningkat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, jalan dan drainase, penanganan banjir, penyediaan air minum, sanitasi, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Tahun 2027 bukan tahun yang mudah. Kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan, sementara kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan semakin meningkat,” pungkasnya.(*)
Editor : Ery Supriyadi