Konsumsi Pertalite Bontang Tembus 11.688 KL, Pemkot Ajukan Tambahan Kuota ke BPH Migas

Adhiel kundhara • Dipublikasikan Rabu, 5 Agustus 2026 | 11:47 WIB
AJUKAN: Pemkot Bontang mengusulkan penambahan kuota BBM jenis pertalite dan solar untuk mengatasi antrean kendaraan panjang. (ADIEL KUNDHARA/KP)
AJUKAN: Pemkot Bontang mengusulkan penambahan kuota BBM jenis pertalite dan solar untuk mengatasi antrean kendaraan panjang. (ADIEL KUNDHARA/KP)

KALTIMPOST.ID, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengajukan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan solar untuk menghadapi tingginya kebutuhan masyarakat. Hingga Juni 2026, konsumsi Pertalite di Kota Taman telah mencapai 11.688 kiloliter (KL) atau hampir separuh dari total kuota tahunan.

Permohonan penambahan kuota tersebut disampaikan Pemkot Bontang kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalui surat tertanggal 31 Juli 2026. Surat bernomor B/500.10/1105/PSDA/2026 itu berisi permintaan tambahan kuota BBM bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan pada triwulan IV 2026.

Baca Juga: Pemkot Balikpapan Kolaborasi BPSDM Komdigi Banjarmasin Adakan Pelatihan Digital Talent Scholarship bagi Wirausaha  

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Kota Bontang Moch Arif Rochman membenarkan langkah tersebut. Menurutnya, pengajuan tambahan kuota dilakukan setelah melihat tingginya realisasi penyaluran BBM bersubsidi sepanjang tahun berjalan.

"Kami sedang bersurat untuk penambahan kuota. Itu dilakukan dengan melihat realisasi penyalurannya," ujar Arif, Rabu (5/8).

Berdasarkan data Pemkot Bontang, kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite pada 2026 ditetapkan sebesar 24.344 KL. Hingga Juni, penyaluran telah mencapai 11.688 KL sehingga tersisa 12.656 KL untuk kebutuhan hingga akhir tahun.

Baca Juga: Pemkab Kutai Barat Matangkan Persiapan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI

Sementara itu, kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) solar mencapai 17.187 KL. Realisasi penyaluran hingga Juni sebesar 8.272 KL dengan sisa kuota 8.915 KL.

Arif menjelaskan, tingginya konsumsi BBM tidak terlepas dari meningkatnya mobilitas masyarakat serta aktivitas sektor industri, jasa, perdagangan, dan transportasi di Bontang. Selain itu, posisi Bontang sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) turut menjadi pertimbangan dalam proyeksi kebutuhan energi.

Antrean kendaraan di sejumlah SPBU juga menjadi perhatian pemerintah. Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) BBM Kota Bontang telah melakukan rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran BBM bersubsidi pada 14 Juli 2026. Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu dasar pengajuan tambahan kuota kepada pemerintah pusat.

Baca Juga: APBD Bontang 2027 Turun 32 Persen, Perjalanan Dinas hingga Seremonial Jadi Sasaran Efisiensi

Menurut Arif, langkah antisipasi perlu dilakukan lebih awal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama menjelang periode peningkatan konsumsi saat hari besar keagamaan.

"Intinya pemerintah berupaya dari sisi permohonan tambahan kuota ke pusat. Kebutuhan masyarakat harus tetap kita jaga," katanya.

Dalam surat permohonan tersebut, Pemkot Bontang secara khusus meminta tambahan kuota JBT solar dan JBKP Pertalite untuk triwulan IV 2026. Salah satu faktor yang turut memengaruhi peningkatan permintaan Pertalite adalah adanya pergeseran pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat perbedaan harga yang cukup besar.

Pemkot berharap tambahan kuota tersebut dapat memperkuat ketersediaan BBM di Kota Bontang, sekaligus mengurangi antrean panjang kendaraan dan mencegah potensi keterbatasan stok saat kebutuhan masyarakat meningkat. (*)

Editor : Dwi Restu A
bersurat pertalite pemkot bontang konsumsi