KALTIMPOST.ID, BONTANG - Asa Kota Bontang mendapatkan dukungan Korea Selatan untuk membenahi persoalan sampah belum kandas. Namun, proyek pengolahan sampah bersama KOICA Jeju itu juga belum bisa melaju.
Pergantian kabinet di Korea Selatan ikut membuat rencana kerja sama ditinjau kembali, sementara dokumen penting di tingkat pemerintah pusat belum tuntas.
Kabid Fisik dan Prasarana Bapperida Bontang Noni Agetha mengatakan, perkembangan terbaru proyek tersebut telah dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA).
Bontang tetap masuk dalam agenda kerja sama yang akan ditindaklanjuti. Hanya saja, Pemkot Bontang tidak memegang kendali langsung terhadap kelanjutan proyek.
Baca Juga: APBD Bontang 2027 Diprediksi Cuma Rp1,6 Triliun, Dana Kurang Salur Rp402 Miliar Tak Cair
Posisi daerah hanya sebagai penerima manfaat, sedangkan kewenangan sebagai executing agency dan implementing agency berada di tingkat pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). “Progres saat ini masih dalam tahapan penjajakan MoU antara Kementerian LH dengan KOICA,” kata Noni.
Salah satu pekerjaan yang belum rampung adalah Environmental and Social Impact Assessment (ESIA). Dokumen tersebut menjadi instrumen untuk menilai risiko lingkungan dan dampak sosial dari program pengolahan sampah yang direncanakan.
Semula, penyusunan ESIA ditargetkan rampung pada semester pertama. Namun, berdasarkan perkembangan yang diterima Bapperida Bontang dalam pertemuan terakhir, kajian tersebut belum selesai.
KOICA belum menuntaskan ESIA. Di sisi lain, KLH juga perlu menyiapkan kajian yang dibutuhkan dalam proses kerja sama tersebut. Kondisi itu membuat tahapan menuju kesepakatan belum dapat bergerak lebih jauh.
Baca Juga: Segera Tampung Air, WTP Bontang Lestari Besok Tidak Suplai ke Pelanggan
Proyek juga menghadapi dinamika dari Korea Selatan. Pergantian kabinet membuat sejumlah rencana kerja sama internasional kembali masuk meja evaluasi. “Di Korea itu kabinetnya berubah. Jadi, mereka masih meninjau kembali. Bahasanya seperti itu,” ujar Noni.
Meski menghadapi ketidakpastian, rencana pengolahan sampah Bontang bersama KOICA Jeju belum dinyatakan berhenti. Bappenas justru meminta proses administrasi tetap berjalan sembari menunggu kepastian dari Korea Selatan.
Penyelesaian Record of Discussion (ROD) dan MoU terus didorong agar kerja sama dapat berlanjut hingga tahap hibah. “Proses ini tetap diminta Bappenas untuk jalan terus. ROD dan MoU tetap kita upayakan, mudah-mudahan bisa sampai proses hibahnya,” terangnya.
Jika proyek terealisasi, hibah tidak diberikan langsung kepada Pemkot Bontang. Hibah akan disalurkan melalui KLH, sementara Bontang sebagai penerima manfaat memperoleh dukungan berupa barang maupun jasa.
Karena kewenangan utama berada di pemerintah pusat, ruang intervensi Pemkot Bontang terhadap percepatan proyek terbatas. Pemerintah daerah memilih menjaga komunikasi dengan Bappenas dan KLH untuk memastikan rencana tersebut tidak berhenti di tengah jalan.
KOICA juga dijadwalkan memberikan pembaruan perkembangan kepada Bappenas setiap tiga bulan. Informasi tersebut nantinya menjadi salah satu acuan Bontang untuk mengetahui nasib proyek pengolahan sampah tersebut.
Baca Juga: LDP Gunakan Aturan yang Sudah Dicabut, KPPU Batalkan Perkara Akuisisi PT MCP Indo Utama
Selain itu, koordinasi akan dilakukan dengan Biro Kerja Sama dan Biro Hukum KLH guna memastikan progres penyusunan MoU dan ROD.
Bagi Bontang, kepastian program ini cukup krusial. Dukungan pengolahan sampah diperlukan untuk mengurangi beban TPA seiring meningkatnya timbulan sampah di kota industri tersebut. Namun, Pemkot juga tidak ingin menggantungkan seluruh rencana penanganan sampah kepada KOICA. “Kita memang tidak bisa banyak mengintervensi proses di sana,” tutup Noni. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo